Evaluasi Kinerja Komisi Banding Merek Semester I TA 2021
Jakarta - Ketua Komisi Banding Merek, Teddy Anggoro, menyampaikan evaluasi kinerja tim yang dipimpinnya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2021 melalui Zoom meeting pada Selasa, 24 Agustus 2021.
Teddy mengungkap bahwa anggota Komisi Banding Merek baru telah berhasil menyelesaikan 160 rekomendasi pada periode Juli-Agustus. Jika ditambah dengan realisasi rekomendasi oleh komisaris sebelumnya yaitu 138 rekomendasi maka hasilnya 298 rekomendasi. Hal ini berarti Komisi Banding Merek telah berhasil merealisasikan 58,35 persen dari jumlah target rekomendasi untuk penyelesaian permohonan banding merek.
Teddy mengatakan bahwa ada beberapa hambatan yang perlu dievaluasi agar kinerja timnya dapat lebih prima. Hambatan yang pertama adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan terhentinya sidang tatap muka.
“PPKM Darurat berdampak pada produktivitas penyelesaian putusan Komisi Banding Merek. Tidak adanya sidang tatap muka, mengakibatkan tim sekretariat harus mendatangi satu per satu anggota Komisi Banding Merek baik di kediamannya atau di tempat mereka bekerja,” ujar Teddy.
Selain itu, timnya sendiri baru memulai sidang pada 25 Mei 2021 ketika keanggotaan Komisi Banding Merek 2021-2024 selesai dilantik pada 19 Mei. Hal ini menyebabkan lambatnya proses permohonan banding yang sudah masuk sejak Januari 2021.
“Kami juga mendapatkan penambahan kewenangan berdasarkan UU MIG. Sayangnya, realisasi kewenangan tersebut, tidak didukung dengan penambahan jumlah SDM ASN kesekretariatan yang berkualitas, faktanya staf ASN justru berkurang,” lanjutnya.
Kewenangan yang dimaksud Teddy antara lain Banding Penolakan Perpanjangan Merek, Banding Penolakan Permohonan IG, dan Rekomendasi Kepada Menteri mengenai Penghapusan Merek.
Oleh karena itu, Teddy dan 11 anggotanya berencana untuk menjemput bola terkait penandatanganan salinan putusan Komisi Banding Merek atau mengirimkan salinan putusan kepada para anggota Komisi Banding Merek melalui jasa pengiriman yang berasuransi untuk meminta tanda tangan salinan putusan guna mempercepat proses penyelesaian salinan putusan.
Komisi Banding Merek juga mengusulkan pembuatan putusan digital dan anotasi putusan digital yang dapat diakses masyarakat dan berbayar. Hal ini selain memudahkan juga berpeluang meningkatkan pelayanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, pihaknya juga berencana untuk terus memperkenalkan Komisi Banding Merek dan Hak Pemohon Merek yang ditolak untuk mengajukan banding dengan target utamanya adalah daerah, pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif, dan sentra umkm.
Sementara itu, kegiatan evaluasi kinerja hari ini diikuti lebih dari 698 peserta dari seluruh pegawai DJKI dan anggota Komisi Banding Merek. Ini adalah pertama kalinya Komisi Banding Merek ikut diundang dalam kegiatan evaluasi kinerja DJKI.
Teddy mengungkap bahwa anggota Komisi Banding Merek baru telah berhasil menyelesaikan 160 rekomendasi pada periode Juli-Agustus. Jika ditambah dengan realisasi rekomendasi oleh komisaris sebelumnya yaitu 138 rekomendasi maka hasilnya 298 rekomendasi. Hal ini berarti Komisi Banding Merek telah berhasil merealisasikan 58,35 persen dari jumlah target rekomendasi untuk penyelesaian permohonan banding merek.
Teddy mengatakan bahwa ada beberapa hambatan yang perlu dievaluasi agar kinerja timnya dapat lebih prima. Hambatan yang pertama adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan terhentinya sidang tatap muka.
“PPKM Darurat berdampak pada produktivitas penyelesaian putusan Komisi Banding Merek. Tidak adanya sidang tatap muka, mengakibatkan tim sekretariat harus mendatangi satu per satu anggota Komisi Banding Merek baik di kediamannya atau di tempat mereka bekerja,” ujar Teddy.
Selain itu, timnya sendiri baru memulai sidang pada 25 Mei 2021 ketika keanggotaan Komisi Banding Merek 2021-2024 selesai dilantik pada 19 Mei. Hal ini menyebabkan lambatnya proses permohonan banding yang sudah masuk sejak Januari 2021.
“Kami juga mendapatkan penambahan kewenangan berdasarkan UU MIG. Sayangnya, realisasi kewenangan tersebut, tidak didukung dengan penambahan jumlah SDM ASN kesekretariatan yang berkualitas, faktanya staf ASN justru berkurang,” lanjutnya.
Kewenangan yang dimaksud Teddy antara lain Banding Penolakan Perpanjangan Merek, Banding Penolakan Permohonan IG, dan Rekomendasi Kepada Menteri mengenai Penghapusan Merek.
Oleh karena itu, Teddy dan 11 anggotanya berencana untuk menjemput bola terkait penandatanganan salinan putusan Komisi Banding Merek atau mengirimkan salinan putusan kepada para anggota Komisi Banding Merek melalui jasa pengiriman yang berasuransi untuk meminta tanda tangan salinan putusan guna mempercepat proses penyelesaian salinan putusan.
Komisi Banding Merek juga mengusulkan pembuatan putusan digital dan anotasi putusan digital yang dapat diakses masyarakat dan berbayar. Hal ini selain memudahkan juga berpeluang meningkatkan pelayanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, pihaknya juga berencana untuk terus memperkenalkan Komisi Banding Merek dan Hak Pemohon Merek yang ditolak untuk mengajukan banding dengan target utamanya adalah daerah, pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif, dan sentra umkm.
Sementara itu, kegiatan evaluasi kinerja hari ini diikuti lebih dari 698 peserta dari seluruh pegawai DJKI dan anggota Komisi Banding Merek. Ini adalah pertama kalinya Komisi Banding Merek ikut diundang dalam kegiatan evaluasi kinerja DJKI.
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Percepat Layanan Paten, DJKI Selenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas
Layanan paten yang cepat dan pasti menjadi prasyarat penting bagi inovasi dan daya saing suatu negara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas Paten di Gedung DJKI, Jakarta pada 22 Desember 2025.
Senin, 22 Desember 2025
DJKI Perdalam Evaluasi Kinerja Kanwil melalui Pembahasan Komisi III
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) memperdalam evaluasi kinerja kantor wilayah (Kanwil) melalui Pembahasan Komisi III dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) hari kedua yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Selasa, 16 Desember 2025
