Esports Indonesia Sekarang Resmi Sebagai Merek Terdaftar
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli menyerahkan sertifikat merek berlabel eSports Indonesia yang terdaftar dengan nomor JID2020057683 kepada perwakilan Pengurus Besar eSports Indonesia (PBESI) pada 16 Desember 2020 di Ruang Kerja Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
Pendaftaran merek eSports Indonesia sendiri diajukan oleh Perkumpulan eSport Indonesia atau PBESI secara daring melalui aplikasi IPROLINE.
Dengan terdaftarnya merek eSports Indonesia beserta logonya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, maka merek tersebut telah terlindungi secara hukum.
“Artinya, melarang orang lain yang tanpa hak memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis,” kata Nofli.
Dengan kata lain, apabila merek eSport Indonesia digunakan tanpa izin oleh pihak lain maka, pemilik merek dalam hal ini PBESI dapat menggugat pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek.
Pelanggaran tersebut diatur di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat 1 dan 2.
Menurut Nofli, apabila pemilik merek mendapati pelanggaran mereknya di kemudian hari, pemilik merek dapat membuat laporan pengaduan ke DJKI dengan mengakses laman pengaduan.dgip.go.id.
Sebagai informasi, Pengurus Besar eSports Indonesia merupakan organisasi yang mengemban tanggung jawab untuk membuat regulasi resmi yang mengatur eSports Indonesia agar lebih jelas dan terarah, termasuk pula pelindungan kepada para pemain dan tim.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Pendaftaran merek eSports Indonesia sendiri diajukan oleh Perkumpulan eSport Indonesia atau PBESI secara daring melalui aplikasi IPROLINE.
Dengan terdaftarnya merek eSports Indonesia beserta logonya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, maka merek tersebut telah terlindungi secara hukum.
“Artinya, melarang orang lain yang tanpa hak memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis,” kata Nofli.
Dengan kata lain, apabila merek eSport Indonesia digunakan tanpa izin oleh pihak lain maka, pemilik merek dalam hal ini PBESI dapat menggugat pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek.
Pelanggaran tersebut diatur di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat 1 dan 2.
Menurut Nofli, apabila pemilik merek mendapati pelanggaran mereknya di kemudian hari, pemilik merek dapat membuat laporan pengaduan ke DJKI dengan mengakses laman pengaduan.dgip.go.id.
Sebagai informasi, Pengurus Besar eSports Indonesia merupakan organisasi yang mengemban tanggung jawab untuk membuat regulasi resmi yang mengatur eSports Indonesia agar lebih jelas dan terarah, termasuk pula pelindungan kepada para pemain dan tim.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
