DJKI Serahkan Surat Pencatatan Hak Cipta dalam Pengayoman Run 2025

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pelindungan hak kekayaan intelektual dengan menyerahkan surat pencatatan hak cipta untuk Mars Ditjen AHU dalam acara Pengayoman Run 2025 yang digelar di Soemantri Brodjonegoro. Kegiatan lari ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Kementerian Hukum dan masyarakat umum, tetapi juga menjadi momentum penting bagi DJKI dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya hak cipta di Indonesia.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan dan pola hidup sehat. “Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta Pengayoman Run 2025. Saya ingin menegaskan ini bukan sekadar memenangkan perlombaan, tetapi lebih dari itu. Kemenangan adalah tujuan kita, tapi lebih dari kemenangan ini tentang kebersamaan dan pola hidup sehat," ujar Supratman pada 23 Februari 2025.

Dia juga menambahkan, "Oleh karena itu, saya berharap dan ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Selamat berlari, jaga kekompakan dan keselamatan masing-masing. Ini adalah untuk kebersamaan Kemenkum dalam rangka melayani seluruh masyarakat Indonesia.”

Sebagai bagian dari acara ini, DJKI menghadirkan layanan konsultasi bagi masyarakat terkait pelindungan hak kekayaan intelektual. Dengan layanan ini, peserta Pengayoman Run tidak hanya menikmati ajang olahraga, tetapi juga memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya mendaftarkan hak cipta, merek, dan paten.

Penyerahan surat pencatatan hak cipta untuk Mars Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi salah satu momen penting dalam acara ini. Dengan adanya pencatatan ini, Ditjen AHU secara resmi memiliki hak eksklusif atas mars mereka, yang tidak hanya menjadi identitas kelembagaan tetapi juga mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh instansi tersebut. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen DJKI dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap pencipta di Indonesia.

Pengayoman Run 2025 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga wahana edukasi dan promosi pelindungan kekayaan intelektual. DJKI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi dan kreativitas di Indonesia.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Desain Industri Jadi Aset Penting di Era Digital

Pelindungan desain industri menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi dan ekonomi kreatif. Tidak hanya melindungi tampilan fisik suatu produk, desain industri kini juga mencakup elemen digital seperti tampilan antarmuka yang menjadi nilai tambah dan daya saing produk di pasar global.

Rabu, 17 Juni 2026

Indonesia-Jepang Bertukar Informasi Mengenai Perkembangan Terkini di Bidang KI Dalam Kerangka IJEPA

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pertemuan Sub-Committee on Intellectual Property dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 17 Juni 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas selesainya proses review IJEPA yang akan segera memasuki tahap implementasi dan wadah bagi Indonesia dan Jepang untuk bertukar informasi mengenai perkembangan terkini di bidang kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 17 Juni 2026

Kemenkum Hadiri Rapat Panja RAPBN 2027

Kementerian Hukum menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Muhammad Haji Said Abdullah tersebut turut dihadiri anggota Banggar DPR RI, pimpinan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas berbagai aspek pendapatan negara dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027.

Rabu, 17 Juni 2026

Selengkapnya