DJKI Mendengar Pertama di Tahun 2023 Digelar di Lamongan

Lamongan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun merek dengan visi membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Untuk mendukung tercapainya visi ini, DJKI menggelar Kegiatan DJKI Mendengar sebagai upaya mensosialisasikan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Lamongan dipilih sebagai kabupaten pelaksanaan DJKI Mendengar yang pertama di tahun 2023 ini. Bertempat di Aqilah Restaurant and Hotel pada Selasa, 31 Januari 2023, sosialisasi ini dihadiri 350 peserta dari berbagai kalangan, seperti pelaku UMKM, penggiat KI, dan tokoh masyarakat Lamongan.

Sekretaris DJKI Sucipto dalam sambutannya mengajak para UMKM di Lamongan untuk naik kelas dengan melindungi KI-nya. "Lamongan punya potensi KI di bidang pertanian, perikanan, pariwisata bahari, serta seni budaya yang bisa menjadi senjata yang mendukung bangkitnya ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan, dibajak, atau ditiru oleh pihak lain," himbau Sucipto.

Sucipto juga menyatakan DJKI akan terus berusaha untuk mengoptimalkan kecepatan pelayanan KI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami berharap, DJKI dan Pemerintah Daerah Lamongan bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi serta memajukan KI masyarakat Lamongan," tambahnya.

Sepakat dengan hal ini, Imam Jauhari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyatakan bahwa Masyarakat Lamongan harus mengambil pelajaran dari Wingko Babat. Wingko Babat yang diproduksi di Kecamatan Babat sejak 1898, ternyata lebih dikenal sebagai kuliner khas Semarang. "Inilah pentingnya pelindungan KI bagi produk unggulan daerah. Tanpa pelindungan KI, produk-produk tersebut bisa diklaim oleh orang lain, oleh daerah lain," ujar Imam.

Abdul Rouf Wakil Bupati Lamongan yang juga hadir di sosialisasi ini sangat mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan DJKI. "DJKI memiliki inovasi persetujuan otomatis untuk hak cipta dan perpanjangan merek yang diproses kurang dari 10 menit. Sehingga akan sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pengakuan hak atas KI-nya," jelasnya.

Kegiatan DJKI Mendengar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KI masyarakat, pimpinan daerah, serta stakeholders terkait. Peserta yang hadir di acara ini juga bisa bertanya dan memberikan saran kepada DJKI sehingga pelayanan publik DJKI semakin berkualitas. Turut hadir sebagai narasumber Hera Widowati Pemeriksa Merek Madya DJKI, S. Rionaldo Staf Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, serta M. Andi Suwiji Kabid Pengembangan Industri Disperindag Lamongan.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya