Lamongan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun merek dengan visi membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Untuk mendukung tercapainya visi ini, DJKI menggelar Kegiatan DJKI Mendengar sebagai upaya mensosialisasikan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Lamongan dipilih sebagai kabupaten pelaksanaan DJKI Mendengar yang pertama di tahun 2023 ini. Bertempat di Aqilah Restaurant and Hotel pada Selasa, 31 Januari 2023, sosialisasi ini dihadiri 350 peserta dari berbagai kalangan, seperti pelaku UMKM, penggiat KI, dan tokoh masyarakat Lamongan.
Sekretaris DJKI Sucipto dalam sambutannya mengajak para UMKM di Lamongan untuk naik kelas dengan melindungi KI-nya. "Lamongan punya potensi KI di bidang pertanian, perikanan, pariwisata bahari, serta seni budaya yang bisa menjadi senjata yang mendukung bangkitnya ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan, dibajak, atau ditiru oleh pihak lain," himbau Sucipto.
Sucipto juga menyatakan DJKI akan terus berusaha untuk mengoptimalkan kecepatan pelayanan KI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami berharap, DJKI dan Pemerintah Daerah Lamongan bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi serta memajukan KI masyarakat Lamongan," tambahnya.
Sepakat dengan hal ini, Imam Jauhari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyatakan bahwa Masyarakat Lamongan harus mengambil pelajaran dari Wingko Babat. Wingko Babat yang diproduksi di Kecamatan Babat sejak 1898, ternyata lebih dikenal sebagai kuliner khas Semarang. "Inilah pentingnya pelindungan KI bagi produk unggulan daerah. Tanpa pelindungan KI, produk-produk tersebut bisa diklaim oleh orang lain, oleh daerah lain," ujar Imam.
Abdul Rouf Wakil Bupati Lamongan yang juga hadir di sosialisasi ini sangat mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan DJKI. "DJKI memiliki inovasi persetujuan otomatis untuk hak cipta dan perpanjangan merek yang diproses kurang dari 10 menit. Sehingga akan sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pengakuan hak atas KI-nya," jelasnya.
Kegiatan DJKI Mendengar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KI masyarakat, pimpinan daerah, serta stakeholders terkait. Peserta yang hadir di acara ini juga bisa bertanya dan memberikan saran kepada DJKI sehingga pelayanan publik DJKI semakin berkualitas. Turut hadir sebagai narasumber Hera Widowati Pemeriksa Merek Madya DJKI, S. Rionaldo Staf Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, serta M. Andi Suwiji Kabid Pengembangan Industri Disperindag Lamongan.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman beserta jajaran pada Selasa 14 April 2026 di ruang kerja Dirjen KI. Audiensi ini membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Sulawesi Tenggara, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, pembentukan Sentra KI, serta peningkatan layanan KI berbasis wilayah.
Selasa, 14 April 2026
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026