DJKI Melakukan Sosialisasi Terkait Crash Program Tahun Anggaran 2022 Bersama DJKN
Jakarta - Upaya penyelesaian piutang paten masih terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satu cara penyelesaian piutang tersebut adalah melalui crash program / pemberian keringanan yang telah dimulai sejak tahun 2021. Di mana pada tahun 2022 ini, program tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.06/2022.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, DJKI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan terkait Penyelesaian Piutang Paten dan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 yang diadakan secara hybrid di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
“Piutang paten ini seharusnya sudah berhenti sejak 2016 dikarenakan Undang-undang kita sudah berubah, tetapi masih cukup tinggi sekali nilainya sekitar 200 Milyar, yang semula 400 Milyar ditahun 2015," ujar Kepala Bagian Keuangan DJKI, Cumarya.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa DJKI terus melakukan upaya menyelesaikan piutang paten melalui crash program yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.
"Kita mendengar kabar gembira dari Kementerian Keuangan dengan adanya peraturan menteri keuangan terkait keringanan atau crash program tahun anggaran 2022,” kata Cumarya.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 22 Februari 2022, di mana terdapat penyesuaian-penyesuaian dari aturan yang sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdit Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumarsono mengatakan bahwa terdapat beberapa aturan yang disesuaikan oleh Kementerian Keuangan terkait PMK tahun 2022.
“Belajar dari PMK tahun 2021, maka terdapat beberapa hal yang kami atur kembali dalam PMK tahun 2022 yaitu Pertama, syarat administrasi pendukung lebih dipermudah; Kedua, permohonan Crash Program bisa dilakukan oleh pihak ketiga; Ketiga, mengakomodir tarif flat sebesar keringanan 8 % dari sisa kewajiban; dan keempat jangka waktu permohonan diperpanjang sampai dengan 15 Desember,” jelas Sumarsono.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.06/2022, sebagai sarana yang menguntungkan Debitur dalam menyelesaikan utangnya, DJKI berharap dapat mempercepat penurunan outstanding Bukti Kasus Piutang Negara (BKPN).
Selain itu, hal tersebut juga untuk mensukseskan program pemerintah sebagai salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan semakin optimal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu, Ali Azcham Noveansyah selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Danang Ariwibowo selaku Kasi Piutang Negara; Andi Setiawan selaku Pelaksana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; serta Dewi Rahayu selaku Kepala Bidang Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, DJKI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan terkait Penyelesaian Piutang Paten dan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 yang diadakan secara hybrid di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
“Piutang paten ini seharusnya sudah berhenti sejak 2016 dikarenakan Undang-undang kita sudah berubah, tetapi masih cukup tinggi sekali nilainya sekitar 200 Milyar, yang semula 400 Milyar ditahun 2015," ujar Kepala Bagian Keuangan DJKI, Cumarya.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa DJKI terus melakukan upaya menyelesaikan piutang paten melalui crash program yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.
"Kita mendengar kabar gembira dari Kementerian Keuangan dengan adanya peraturan menteri keuangan terkait keringanan atau crash program tahun anggaran 2022,” kata Cumarya.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 22 Februari 2022, di mana terdapat penyesuaian-penyesuaian dari aturan yang sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdit Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumarsono mengatakan bahwa terdapat beberapa aturan yang disesuaikan oleh Kementerian Keuangan terkait PMK tahun 2022.
“Belajar dari PMK tahun 2021, maka terdapat beberapa hal yang kami atur kembali dalam PMK tahun 2022 yaitu Pertama, syarat administrasi pendukung lebih dipermudah; Kedua, permohonan Crash Program bisa dilakukan oleh pihak ketiga; Ketiga, mengakomodir tarif flat sebesar keringanan 8 % dari sisa kewajiban; dan keempat jangka waktu permohonan diperpanjang sampai dengan 15 Desember,” jelas Sumarsono.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.06/2022, sebagai sarana yang menguntungkan Debitur dalam menyelesaikan utangnya, DJKI berharap dapat mempercepat penurunan outstanding Bukti Kasus Piutang Negara (BKPN).
Selain itu, hal tersebut juga untuk mensukseskan program pemerintah sebagai salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan semakin optimal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu, Ali Azcham Noveansyah selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Danang Ariwibowo selaku Kasi Piutang Negara; Andi Setiawan selaku Pelaksana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; serta Dewi Rahayu selaku Kepala Bidang Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
