DJKI Lakukan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 Bersama Ombudsman RI

Jakarta - sebagai upaya untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan  meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 bersama Ombudsman RI pada Jumat, 6 Oktober 2023 di Aula Oemar Seno Aji lt. 18 Gedung Eks Sentra Mulia.

Kegiatan ini akan menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (MIG) yaitu dengan melakukan observasi unit layanan dan wawancara. Adapun dari unit layanan Tim Penilaian dari Ombudsman akan menilai beberapa produk layanan administrasi, sekitar 4 sampai 5 sampel terkait layanan administrasi.

Selanjutnya, untuk wawancara akan dilakukan pada hari Senin, 9 Oktober 2023 dengan mewawancarai 4 responden dari Direktorat MIG.





LIPUTAN TERKAIT

LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi dan Penguatan Sistem Hak Cipta

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Hingga akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp77 miliar, angka ini adalah perolehan tertinggi sejak lembaga ini dibentuk.

Senin, 5 Mei 2025

Renstra Kemenkum 2025–2029 Dukung Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. 

Selasa, 29 April 2025

DJKI Dorong Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Senin, 28 April 2025

Selengkapnya