Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti kegiatan Roundtable on Content Streaming and Anti Piracy Enforcement yang diselenggarakan oleh United States Patent and Trademark Office (USPTO) bekerja sama dengan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2024, di Park Hyatt Hotel, Jakarta.
Pada kegiatan tersebut membahas mengenai beberapa hal, di antaranya studi kasus terkait anti pembajakan, pendekatan penegakan hukum dan best practice dalam melawan konten bajakan, serta dukungan pemerintah untuk para pelaku industri kreatif dalam melawan konten bajakan. Selain itu, pada kesempatan yang sama, seluruh kementerian/lembaga yang hadir juga saling berbagi pengalaman satu sama lain guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026