DJKI Hadiri Sosialisasi KUHP Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Sosialisasi KUHP Nasional yang dibuka oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Senin 26 Januari 2026, di Graha Pengayoman dan secara daring. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman implementasi KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023.
DJKI menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta pelindungan Kekayaan Intelektual melalui sinergi lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DJKI Tessa Harumdila, Direktur Teknologi Informasi Chusni Thamrin, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fajar Sulaeman Taman, dan Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian Rishadi. Sosialisasi ini juga diikuti oleh Aparat Penegak Hukum, Aparatur Sipil Negara, organisasi bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, komunitas kepemudaan, hingga masyarakat luas.
TAGS
#KI UmumLIPUTAN TERKAIT
Sengketa Hak Cipta Aquarius Pustaka Musik dan Blibli Berakhir Damai Melalui Mediasi DJKI
Sengketa kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta antara Aquarius Pustaka Musik dan PT Global Digital Niaga (Blibli.com) resmi berakhir damai setelah kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepakatan Damai melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada Senin, 26 Januari 2026 di Gedung DJKI, Jakarta.
Senin, 26 Januari 2026
UU Paten Terbaru: Pemohon Tidak Perlu Menunggu 18 Bulan
Kabar segar kini berembus bagi dunia inovasi Indonesia melalui disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah lompatan besar untuk mempercepat pelayanan dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para inventor dalam negeri.
Senin, 26 Januari 2026
Menjaga Keaslian Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh
Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh resmi memperoleh pelindungan Indikasi Geografis (IG) sejak 15 Oktober 2024 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Pencatatan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keaslian dan reputasi pala Aceh sekaligus melindungi petani dari penyalahgunaan nama produk di pasar.
Sabtu, 24 Januari 2026
