Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada hari Jumat, 28 Juni 2024.
"Kami berkunjung ke DJKI dengan tujuan mengamati dan mempelajari tentang prosedur pendaftaran merek dan indikasi geografis di Indonesia," ujar Assistant Director General (Registration and Compliance) MyIPO Sharifah Nadiah, saat membuka sesi kunjungan.
Menurut Sharifah, pihak MyIPO tertarik dengan kemajuan signifikan yang dibuat oleh DJKI dalam mengurangi rata-rata waktu penyelesaian dan tingkat backlog proses pendaftaran merek dalam beberapa tahun terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, menjelaskan bahwa DJKI menerapkan sejumlah strategi dalam menyelesaikan backlog permohonan merek.
"Saat ini, DJKI telah menerapkan online filing and examination, crash program, penambahan jumlah pemeriksa, dan peningkatan kompetensi berkala untuk pemeriksa," terangnya.
Selain itu, Kurniaman menambahkan, DJKI juga bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 provinsi untuk membantu meningkatkan permohonan merek di daerah.
"Peningkatan pelayanan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang berkualitas dan bermutu bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan mengembangkan kekayaan intelektual. Harapannya, ke depan akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi dan perlindungan hak-hak kreatif dan inovatif," pungkasnya.
Sebagai informasi, jumlah permohonan merek yang masuk ke DJKI setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu tahun 2020 (95.021 permohonan), 2021 (106.151 permohonan), 2022 (115.239 permohonan), dan 2023 (123.017 permohonan).
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan publik di bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam proses permohonan pendaftaran merek. Melalui berbagai strategi percepatan, DJKI berhasil memangkas waktu penyelesaian permohonan merek dari rata-rata 7–8 bulan menjadi maksimal 6 bulan.
Jumat, 9 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Sayembara Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dalam rangka hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi DJKI terhadap kreativitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) dalam menghidupkan semangat kekayaan intelektual (KI) melalui seni musik tradisional.
Kamis, 8 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama menyelenggarakan Live Instagram Webinar OKE KI pada 8 Mei 2025. Kegiatan yang mengambil tema seputar paten ini dilakukan dalam rangka menyosialisasikan substansi baru Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang disahkan pada 28 Oktober 2024 silam.
Kamis, 8 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025