DJKI dan JICA Bahas Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Japan International Corporation Agency (JICA) mengadakan Technical Consultation on New Patent Examination Guidelines pada Kamis, 5 November 2020 melalui Aplikasi Zoom Meeting.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membuka ruang diskusi tentang panduan pemeriksaan paten berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan paten di Indonesia yang saat ini sedang diperbaharui. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang bertukar pendapat tentang panduan pemeriksaan paten di Jepang.
“Pertemuan ini akan membahas juknis pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan normal (dokumen PCT) untuk bidang Kimia-Farmasi, Biologi dan Elektro-Fisika,” ujar Pemeriksa Paten Hanim Mafulah yang menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan ini.
Selain itu, pada pertemuan ini turut membahas mengenai Budapest Treaty yang rencananya akan diratifikasi di Indonesia. Kendati demikian, para pemeriksa paten sepakat bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi inventor Indonesia untuk mengajukan Paten terkait jasad reniknya di dalam negeri.
Sementara itu, pembahasan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Paten nomor 13 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 38/2018 Tentang Permohonan Paten. Juknis dan juklak pemeriksa paten rencananya akan diperbarui setiap tahun untuk mengejar pembaruan dalam bidang-bidang yang diperiksa. Pertemuan ini dihadiri seluruh pemeriksa paten DJKI dan pembicara , Ms YAMAZAKI Manna, Pemeriksa Patent Japan Patent Office (JPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membuka ruang diskusi tentang panduan pemeriksaan paten berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan paten di Indonesia yang saat ini sedang diperbaharui. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang bertukar pendapat tentang panduan pemeriksaan paten di Jepang.
“Pertemuan ini akan membahas juknis pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan normal (dokumen PCT) untuk bidang Kimia-Farmasi, Biologi dan Elektro-Fisika,” ujar Pemeriksa Paten Hanim Mafulah yang menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan ini.
Selain itu, pada pertemuan ini turut membahas mengenai Budapest Treaty yang rencananya akan diratifikasi di Indonesia. Kendati demikian, para pemeriksa paten sepakat bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi inventor Indonesia untuk mengajukan Paten terkait jasad reniknya di dalam negeri.
Sementara itu, pembahasan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Paten nomor 13 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 38/2018 Tentang Permohonan Paten. Juknis dan juklak pemeriksa paten rencananya akan diperbarui setiap tahun untuk mengejar pembaruan dalam bidang-bidang yang diperiksa. Pertemuan ini dihadiri seluruh pemeriksa paten DJKI dan pembicara , Ms YAMAZAKI Manna, Pemeriksa Patent Japan Patent Office (JPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
