DJKI dan AKHKI Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Kekayaan Intelektual

Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) menggelar acara Halal Bihalal sebagai wujud penguatan silaturahmi sekaligus sinergi dalam pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 bertempat di Toeti Roosseno Plaza, Jakarta.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI, Sri Lastami, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen strategis untuk mempererat kolaborasi antara DJKI sebagai regulator dengan AKHKI sebagai mitra profesional di lapangan.

“Halal Bihalal ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor, terlebih di tengah dinamika perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data digital, serta inovasi yang terus berkembang tanpa batas,” ujarnya.

Sri Lastami juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum terhadap karya berbasis AI. Menurutnya, sinergi antara pembuat kebijakan dan para konsultan KI menjadi kunci untuk menjaga relevansi sistem pelindungan hukum di era digital.

“DJKI berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan AKHKI. Kami percaya, pelayanan KI yang baik harus cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif AKHKI dalam mendukung pelindungan KI di Indonesia.

“Peran konsultan sangat krusial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Kami mengapresiasi dukungan AKHKI selama ini dan berharap sinergi ini terus tumbuh ke arah yang lebih produktif,” ujarnya.

cara ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dan memperkokoh sistem pelindungan KI di Indonesia. 

"Semakin erat kita bersinergi, semakin kuat pula sistem pelindungan KI, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas," tutupnya

Acara ini juga dirangkaikan dengan sesi IP Talkshow yang menghadirkan narasumber Agung Indriyanto, Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substantif Merek DJKI. Dalam kesempatan tersebut, Agung membawakan materi bertajuk "Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Pratinjau Rancangan Undang-Undang Merek". 

Selain itu, Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati, juga turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pelindungan KI yang lebih inklusif dan tangguh.(mkh/syl)



LIPUTAN TERKAIT

Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.

Rabu, 18 Juni 2025

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

Selengkapnya