DJKI Bantu Pelaku Usaha dan Waralaba untuk lindungi KI di IFBC Expo 2025

Tangerang – Memasuki hari kedua Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2025 antusiasme para pelaku usaha dan pelaku waralaba semakin tinggi untuk mengenal pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi usaha mereka. Terbukti puluhan pelaku usaha secara bergantian melakukan konsultasi KI-nya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Pemeriksaan Formalitas, Erick Siagian menyampaikan sebagian besar peserta masih dalam tahap baru memahami dasar-dasar KI serta menanyakan kelebihan dan kekurangan pendaftaran merek, hal ini merupakan progres positif bagi pelaku usaha dan waralaba, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan memulai.

Erick menekankan bahwa pelaku usaha harus memahami bahwa pelindungan merek bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam menjaga kelangsungan bisnis yang mereka jalani. Pihaknya menjelaskan hak atas merek harus diprioritaskan sebelum mengurus perizinan, karena tanpa pelindungan merek, pelaku usaha berisiko mengalami penyerobotan merek, meskipun mereka sudah memiliki izin usaha.

“Pelaku usaha harus dapat memahami perbedaan antara hak dan izin dalam memulai usaha. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan usahanya. Jika hak atas merek telah dimiliki, maka proses perizinan lainnya akan serta merta mengikuti. Untuk menghindari risiko masalah dikemudian hari," jelas Erick.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Diseminasi, Promosi dan Pemberdayaan, Endar Tri Ariningsih menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan salah satu aspek penting dalam industri waralaba. Menurut informasi yang diperoleh dari Asosiasi Franchise Indonesia, sebanyak 25% pelaku waralaba pada kegiatan ini masih belum mendaftarkan mereknya. 

Menurut Endar, hal ini menjadi perhatian serius DJKI karena tanpa pelindungan merek yang sah, bisnis mereka berisiko mengalami sengketa hukum yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka di masa depan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha waralaba memiliki pelindungan hukum yang memadai. Pendaftaran merek bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga investasi jangka panjang bagi bisnis mereka," ujarnya

Endar mengatakan DJKI melihat IFBC Expo sebagai wadah yang efektif untuk menyampaikan pentingnya pelindungan KI kepada para pelaku waralaba. Tahun ini, IFBC Expo akan diadakan di lima kota besar, dan DJKI berharap dapat terus berpartisipasi agar lebih banyak pelaku usaha memahami manfaat pelindungan hukum terhadap KI.

“Melalui kegiatan ini, DJKI sebagai perwujudan dari pemerintah berkomitmen untuk memberikan edukasi dan dukungan bagi pelaku usaha dalam memahami serta mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka. Dengan adanya pelindungan KI yang kuat, industri waralaba di Indonesia dapat terus berkembang dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun internasional,” pungkasnya

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.

Kamis, 13 Maret 2025

Tolak Permohonan Banding Paten dari Kyoto University

Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.

Kamis, 13 Maret 2025

Komersialisasi Indikasi Geografis: Strategi Branding Produk Khas Daerah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.

Senin, 10 Maret 2025

Selengkapnya