Demi Pertahankan Gelar WTP, DJKI Gelar Konsinyasi Pemutakhiran Data Piutang Paten
Jakarta - Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Wisnu Nugroho Dewanto mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menyelesaikan piutang paten.
Langkah ini penting dilakukan jika DJKI ingin berkontribusi dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemenkumham.
Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan kegiatan Konsinyasi Pemutakhiran Data Piutang Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II yang digelar pada Rabu, 24 November 2020 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang Selatan.
"Kegiatan ini penting untuk menginventarisasikan pemegang paten yang mengajukan permohonan paten baru selama beberapa tahun terakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian tunggakan piutang paten dengan memperhatikan pengajuan permohonan paten selama beberapa tahun terakhir dengan melibatkan konsultan KI," ucap Wisnu.
Hal ini lantaran temuan BPK RI pada 2016 terkait piutang paten yang belum dibayar oleh pemegang paten berdasarkan Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001. Kegiatan konsinyering ini berdampak besar bagi penyajian laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, sehingga harapannya piutang paten pada DJKI dapat diungkap secara memadai dalam laporan keuangan.
“Berbagai temuan yang diberikan oleh BPK RI hendaknya menjadi evaluasi bagi kita semua agar temuan temuan sejenis ini tidak terjadi kembali di masa depan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI juga dapat menjadi pedoman bagi kita untuk diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kemenkumham yang good governance," lanjutnya.
Pandangan itu sejalan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (Dirjen KI) Freddy Harris yang mengatakan pihaknya ingin menjadikan DJKI sebagai kantor KI yang bersih secara hukum. Namun, dia menyadari bahwa target tersebut tidaklah mudah untuk dicapai.
"Saya sangat mengapresiasi upaya ini. Ini menunjukkan komitmen DJKI untuk bekerja keras menarik piutang pemegang paten. Kami sudah mengerahkan segala daya namun ini memang bukan perkara mudah," kata Freddy dalam sambutannya.
Freddy berharap permasalahan yang dihadapi DJKI dalam penyelesaian piutang yakni belum adanya daftar piutang paten per pemegang yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif bisa dirampungkan dalam kegiatan ini.
Dia juga ingin data nilai piutang paten yang disajikan valid sehingga memberikan kepastian dalam penetapan jenis piutang paten.
Sebagai informasi, Kemenkumham sendiri telah mendapatkan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
![]()
Penulis: KAD
Editor: AMH
Langkah ini penting dilakukan jika DJKI ingin berkontribusi dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemenkumham.
Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan kegiatan Konsinyasi Pemutakhiran Data Piutang Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II yang digelar pada Rabu, 24 November 2020 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang Selatan.
"Kegiatan ini penting untuk menginventarisasikan pemegang paten yang mengajukan permohonan paten baru selama beberapa tahun terakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian tunggakan piutang paten dengan memperhatikan pengajuan permohonan paten selama beberapa tahun terakhir dengan melibatkan konsultan KI," ucap Wisnu.
Hal ini lantaran temuan BPK RI pada 2016 terkait piutang paten yang belum dibayar oleh pemegang paten berdasarkan Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001. Kegiatan konsinyering ini berdampak besar bagi penyajian laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, sehingga harapannya piutang paten pada DJKI dapat diungkap secara memadai dalam laporan keuangan.
“Berbagai temuan yang diberikan oleh BPK RI hendaknya menjadi evaluasi bagi kita semua agar temuan temuan sejenis ini tidak terjadi kembali di masa depan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI juga dapat menjadi pedoman bagi kita untuk diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kemenkumham yang good governance," lanjutnya.
Pandangan itu sejalan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (Dirjen KI) Freddy Harris yang mengatakan pihaknya ingin menjadikan DJKI sebagai kantor KI yang bersih secara hukum. Namun, dia menyadari bahwa target tersebut tidaklah mudah untuk dicapai.
"Saya sangat mengapresiasi upaya ini. Ini menunjukkan komitmen DJKI untuk bekerja keras menarik piutang pemegang paten. Kami sudah mengerahkan segala daya namun ini memang bukan perkara mudah," kata Freddy dalam sambutannya.
Freddy berharap permasalahan yang dihadapi DJKI dalam penyelesaian piutang yakni belum adanya daftar piutang paten per pemegang yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif bisa dirampungkan dalam kegiatan ini.
Dia juga ingin data nilai piutang paten yang disajikan valid sehingga memberikan kepastian dalam penetapan jenis piutang paten.
Sebagai informasi, Kemenkumham sendiri telah mendapatkan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Editor: AMH
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
