DJKI: Pendataan KIK Saja Tidak Cukup untuk Melestarikan Kekayaan Budaya Indonesia

Bogor - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Lastami mengatakan bahwa upaya untuk melestarikan kekayaan intelektual komunal melalui pendataan saja tidak cukup. Lastami menegaskan perlu adanya langkah konkrit agar budaya tersebut semakin inklusif di mata masyarakat.

“Kekayaan intelektual komunal (KIK) itu sifatnya inklusif. Semakin banyak yang tahu dan melakukannya maka semakin baik, sebab pendataan saja tidak cukup,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Potensi Ekonomi KIK dengan tema “Pemetaan Potensi Ekonomi KIK pada Pusat Data Nasional KIK Indonesia” pada tanggal 24-26 Oktober 2022 di Hotel Royal, Bogor.

Lastami melanjutkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bekerja sama dengan berbagai pihak kementerian/lembaga lain untuk membangun Pusat Data Nasional KIK. Pusat data ini akan menjadi bukti penting dalam kepemilikan budaya Indonesia.

“Indonesia itu sangat kaya akan ragam budaya. Saking banyaknya itu, kita sering kecolongan sehingga kita perlu punya bukti bahwa budaya ini milik kita dengan membangun pusat data ini,” ujarnya.

Selain membangun pusat data bersama, DJKI dan para pemangku kepentingan juga mengupayakan agar seluruh KIK yang sudah terdata dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat komunal.

“Kami juga berharap masyarakat dapat mengembangkan KIK yang sudah didata tadi. Jadi kita tidak hanya menjual keindahan alam saja tetapi jelas memiliki budaya yang akan menarik wisatawan misalnya dalam paket-paket seperti itu,” lanjutnya.

Sementara itu, pemajuan kebudayaan merupakan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 dan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Program Prioritas Nasional. Presiden Jokowi menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jati diri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan. (kad/can)



LIPUTAN TERKAIT

Sumber Daya Genetik Ikan “Tengkelesak Lenggang” Asal Belitung Timur Dicatatkan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sumber Daya Genetik Ikan “Tengkelesak Lenggang”.

Minggu, 29 Januari 2023

Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis

Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya merupakan salah satu kopi dari 41 kopi yang telah terdaftar sebagai IG di Indonesia dan diharapkan ada produk Indikasi Geografis (IG) lain selanjutnya dari Provinsi Jawa Barat yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selasa, 20 Desember 2022

DJKI Fasilitasi Layanan dan Pendampingan Inventarisasi KIK NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi layanan dan pendampingan inventarisasi KI Komunal (KIK) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Kamis, 20 Oktober 2022

Selengkapnya