DJKI Akan Selaraskan Sistem Pendaftaran Desain Industri dengan ASEAN

Jakarta - Dalam pendaftaran desain industri, setiap negara memiliki regulasi masing-masing yang seringkali tidak seragam. Ketidakseragaman regulasi ini dinilai menyulitkan bagi pendaftar dari luar negeri untuk mengajukan permohonan desain industri. 

Merespon hal tersebut, World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan kajian yang diajukan oleh ASEAN guna mendukung tercapainya harmonisasi sistem kekayaan intelektual di wilayah ASEAN, termasuk desain industri, hal ini sesuai dengan ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016 – 2025 (AIRAP 2016-2025).

"Terdapat 16 rekomendasi pada harmonisasi persyaratan formalitas pendaftaran desain industri terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Kantor Kekayaan Intelektual di wilayah ASEAN, termasuk DJKI," jelas ahli di bidang Desain Industri dari WIPO, Jessamyn Honculada pada kunjungannya di Kantor DJKI, Rabu, 20 September 2023.

Enam belas rekomendasi yang dijelaskan oleh Jessamyn, terdiri dari mekanisme pendaftaran, biaya, komunikasi/information sharing, penunjukan perwakilan, pemohon, informasi pemohon, alamat/notifikasi, pengungkapan sebelumnya/prior disclosure, klaim prioritas/priority claim, beberapa desain/bagian, penangguhan publikasi, persyaratan untuk mendapatkan filing date, koreksi kekurangan, tampilan desain, detail publikasi dari desain terdaftar, dan masa pelindungan.

Jessamyn melanjutkan, diketahui beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh DJKI.

"Website DJKI harus segera ada bahasa inggris supaya lebih menarik investor asing melalui pemahaman akan aturan pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia," terangnya.

Selanjutnya adalah pemisahan persyaratan untuk mendapatkan filing date dan persyaratan untuk mendaftarkan desain industri. Filing date sangat penting karena di situlah dimulai pelindungan desain industri.

Jessamyn menyampaikan empat syarat untuk bisa mendapatkan filing date, yaitu permohonan pendaftaran, nama dan alamat pemohon, desain yang akan diajukan pelindungannya, dan pembayaran. 

Disarankan juga bahwa pengajuan filing date dapat dilakukan oleh pemohon selain warga negara Indonesia (non-WNI), baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan kelengkapan dokumen untuk proses pendaftaran desain industri, yang terdiri dari antara lain, surat kuasa, dan surat kepemilikan desain.

Proses lanjutan ini dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual di negara tujuan, dalam hal ini Indonesia. Jessamyn juga menyampaikan untuk aplikasi, sebaiknya dibuat dwi bahasa, yaitu dengan menambah bahasa inggris.

Menanggapi hasil kajian yang disampaikan WIPO, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menyampaikan bahwa DJKI akan mempelajari terlebih dahulu rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

"DJKI terbuka atas masukan yang diberikan, terutama dalam mendukung pelindungan desain industri yang lebih baik. Kami akan pelajari dan lakukan diskusi internal terlebih dahulu," pungkasnya. (syl/dit)

 



LIPUTAN TERKAIT

Hampir Tembus 100%, Kemenkumham Optimalkan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di Seluruh Satuan Kerja

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta telah memasuki hari terakhir pada Kamis, 7 Desember 2023.

Kamis, 7 Desember 2023

Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Capai Target Kinerja 2023 dengan Baik

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) Yasmon mengatakan bahwa Direktorat Paten, DTLST dan RD berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah disusun di awal tahun 2023. Hal ini disampaikan pada Rapat Evaluasi Kinerja pada Kamis, 7 Desember 2023 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta.

Kamis, 7 Desember 2023

DJKI Akan Luncurkan IP Crime Forum di Tahun 2024 Guna Perangi Pelanggaran KI

Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah mencapai program unggulan 2023. Hal ini disampaikan pada Rapat Evaluasi Kinerja 2023 di Hotel Melia Purosani, Kamis 7 Desember 2023.

Kamis, 7 Desember 2023

Selengkapnya