World Engineering Day 2026: DJKI – PII Perkuat Ekosistem KI untuk Insinyur Indonesia

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam rangkaian kegiatan World Engineering Day 2026 (WED 2026). Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem inovasi nasional melalui pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di bidang keinsinyuran.

PKS tersebut menjadi landasan dalam optimalisasi ekosistem KI, termasuk mendorong peningkatan jumlah permohonan KI di bidang keinsinyuran, peningkatan literasi KI, serta penguatan komersialisasi hasil inovasi. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun sinergi yang berkelanjutan untuk mendukung daya saing inovasi nasional.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan, kerja sama dengan PII akan semakin memperkuat layanan KI, khususnya dalam memfasilitasi dan mempercepat proses pendaftaran. Ia menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan langkah strategis dalam menjaga nilai ekonomi dari setiap inovasi yang dihasilkan.

“Kami berharap seluruh anggota PII, apabila memiliki kekayaan intelektual, tidak ragu untuk mendaftarkan dan melindungi karya inovasinya,” ujar Hermansyah pada pembukaan WED 2026, Rabu, 4 Maret 2026 di Balai Kartini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PII, Ilham Akbar Habibie, menekankan bahwa masa depan keinsinyuran tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengelolanya. Menurutnya, peran insinyur semakin kompleks di tengah perkembangan digital yang pesat.

“Di era digital yang berkembang pesat, insinyur harus mampu menjelaskan gagasan kompleks secara jelas kepada masyarakat dan pemerintah, bekerja lintas disiplin dan budaya, beradaptasi dengan perubahan, serta menjunjung tinggi etika profesional, termasuk dalam pemanfaatan AI dan teknologi baru,” ujar Ilham.

Pada kesempatan tersebut, DJKI juga membuka booth layanan Kekayaan Intelektual yang berlangsung hingga rangkaian terakhir WED 2026 pada 5 Maret 2026. Masyarakat dan peserta kegiatan dapat memanfaatkan layanan ini untuk memperoleh informasi serta konsultasi langsung terkait prosedur pendaftaran dan pelindungan KI.

Kegiatan pembukaan WED 2026 turut dihadiri oleh Maki Katsuno Hayashikawa, Director of UNESCO Office in Jakarta; Seng Chuan Tan, President of World Federation of Engineering Organizations (WFEO); serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan kuat terhadap penguatan peran keinsinyuran dalam pembangunan berkelanjutan dan ekosistem inovasi nasional.



LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya