Wamenkum dan Dirjen KI Terima Kunjungan Dubes RI untuk Kazakhstan
Jakarta - Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia (Wamenkum RI), Edward Omar Sharif Hiariej bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menerima kunjungan Duta Besar RI (Dubes RI) untuk Kazakhstan dan Tajikistan, M. Fadjroel Rachman di Gedung Kementerian Hukum, pada Selasa 26 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan undangan resmi kepada jajaran Kementerian Hukum untuk melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan. Selain itu membahas juga peluang peningkatan kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi. Wamenkum menegaskan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Dirjen Kekayaan Intelektual menambahkan, kerja sama di bidang hukum dan KI akan menjadi fondasi mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Kazakhstan semakin erat dan produktif.
LIPUTAN TERKAIT
Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
