Upayakan Peningkatan Paten di Yogyakarta melalui Patent One Stop Service

Yogyakarta - Dalam upaya  meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali membuat langkah proaktif berupa Layanan Paten Terpadu  (Patent One Stop Service) bagi Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Pelaku Usaha.

Bentuk layanan tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, asistensi drafting paten, serta fasilitasi pemeliharaan paten dan pelayanan hukum yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2024.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena provinsi ini merupakan salah satu yang aktif berperan dalam mendaftarkan hasil karya penelitiannya menjadi permohonan paten paling banyak di Indonesia.

Sekretaris Tim Kerja Permohonan Sonya Pau Adu menjelaskan bahwa dibandingkan Bandung atau Semarang, Yogyakarta merupakan kota yang menempati urutan tertinggi dalam target penyelesaian permohonan paten di tahun 2024 dengan total dokumen sebanyak 80 permohonan.

“Berdasarkan hasil asistensi penyelesaian permohonan paten untuk Provinsi DIY terdapat 80 dokumen dengan rincian 76 permohonan yang statusnya diberi paten, 2 permohonan penarikan kembali dan 2 permohonan yang akan diselesaikan pada saat kegiatan ini,” jelas Sonya.

Sonya menambahkan bahwa masih banyaknya pemohon yang beranggapan bahwa proses bisnis pendaftaran permohonan paten yang lama sehingga inventor enggan mengajukan pendaftaran. Untuk itu, Ia berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan pengetahuan tentang bisnis proses Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

“Masih kurang pahamnya dan ketidaktahuan pemohon terkait proses pendaftaran sehingga banyak sekali yang mengeluhkan bahwa proses permohonan pendaftaran paten itu lama dan pada akhirnya mereka tidak mau mendaftarkan patennya di DJKI,” terang Sonya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Patent One Stop Service. Ia merasa kegiatan ini bisa memicu semangat bagi calon inventor di Yogyakarta.

“Dengan adanya pendampingan kepada inventor Yogyakarta melalui drafting patent dan penyelesaian permohonan paten memberikan wawasan kepada inventor dan pemantik semangat bagi para calon inventor untuk menyusun substantif paten dengan benar,” ungkap Agung.

Selanjutnya, Agung juga menyampaikan perasaan haru dengan adanya peningkatan permohonan paten yang ada di Yogyakarta dan berharap paten tersebut bisa dikomersialisasikan.

“Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, permohonan paten yang sudah diberi mengalami peningkatan sebesar 5% dan pagi ini mendapatkan kabar bahwa 80 paten yang sudah disetujui. Mudah-mudahan pendampingan selama dua hari kedepan akan menambah jumlah paten yang lebih banyak lagi,” tutur Agung.

“Saya berharap temuan atau invensi dari kampus dapat didaftarkan dan dapat dikomersilkan untuk membiayai pengembangan dan riset serta mengurangi beban biaya pemeliharaan paten di kemudian hari,” lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta, Lantip Diat Prasojo, menyambut baik kegiatan ini dan berharap bisa memberikan kontribusi secara nyata dan nasional serta turut mengurangi plagiarisme yang sifatnya pencegahan.

“Harapannya kami bisa berperan aktif dalam mendaftarkan hasil karya penelitiannya menjadi permohonan paten paling banyak di Perguruan Tinggi Indonesia. Selama ini, banyak hasil penelitian yang sulit didaftarkan karena kurangnya pengetahuan dan justru dijiplak orang lain,” ucap Lantip.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini akan diserahkan 75 sertifikat paten, dimana 5 diantaranya telah diserahkan secara simbolis kepada Universitas Negeri Yogyakarta pada saat pembukaan kegiatan. (UH/Ver)



TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya