Tutup Evaluasi Kinerja 2022, DJKI Berkomitmen Laksanakan Action Plan 2023

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto menyatakan jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan Action Plan 2023. Action Plan ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja DJKI 2022 yang dilaksanakan pada 28 November - 1 Desember 2023 di InterContinental Pondok Indah Jakarta.

“Kita sudah membuat action plan yang baik dari kegiatan kita beberapa hari ini, maka kami berharap semua kita bekerja berdasarkan ini. Kita juga akan mempercepat pembahasan program unggulan 2024 agar kita mendapatkan gambaran kegiatan dua tahun mendatang sebelum menentukan anggarannya,” ujar Sucipto pada sambutannya saat penutupan acara Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022.

Sucipto juga mengatakan bahwa action yang plan yang dibuat DJKI 2023 ini sudah sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta fokus kepada apa yang menjadi amanah Rencana Strategis Kemenkumham khususnya yang diampu DJKI tahun 2019-2024.

“Program Unggulan DJKI Tahun 2023 sudah kita susun agar dapat mengoptimalisasi layanan publik di bidang kekayaan intelektual terutama pada pemanfaatan Teknologi Informasi, serta arah kebijakan DJKI di tahun-tahun mendatang agar in line dan mendukung Kebijakan Kemenkumham,” paparnya.

Dia menambahkan agar semua jajarannya di DJKI untuk senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan kekayaan intelektual untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang andal.

“Kita juga harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam rangka menciptakan pelayanan kekayaan intelektual yang prima karena menargetkan kita bercita-cita untuk menjadi World Class IP Office,” pungkasnya.

Sebagai informasi, evaluasi kinerja DJKI adalah kegiatan rutin tahunan untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas. Kegiatan ini merupakan wadah untuk memonitor capaian kinerja, melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja serta menyusun dan merumuskan langkah-langkah kebijakan program dan kegiatan tahun 2023. (kad/dms)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya