Tingkatkan Maturitas SPIP, DJKI Selenggarakan Penguatan Mitra Kerja Sama dan Sosialisasi New SPIP
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Penguatan Mitra Kerja Sama oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Sosialisasi New Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (New SPIP) di lingkungan DJKI di Aula Oemar Seno Adjie lantai 18 Gedung Ex-Sentra Mulia dan disiarkan juga secara langsung melalui aplikasi zoom pada hari Rabu, (8/9/2021).
“SPIP harus dibangun pada setiap tingkatan dan jenjang birokrasi, dengan harapan akan memberikan jaminan kualitas kinerja pada keseluruhan tingkatan dan jenjang birokrasi,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris pada sambutannya.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dimana kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pada tahun 2020 DJKI berada pada level “terdefinisi” dengan skor penilaian 3,898 meningkat cukup signifikan jika dibanding tahun sebelumnya yaitu dengan skor 3,54,” ungkap Freddy.
Freddy menegaskan bahwa DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham terus berusaha mewujudkan SPIP yang kuat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pencapaian nilai maturitas yang meningkat setiap tahunnya.
“Tahun ini kami melakukan sebuah terobosan pelaksanaan Evaluasi Kinerja (Evkin) yang mendukung peningkatan maturitas SPIP di lingkungan DJKI melalui evkin virtual yang diikuti oleh seluruh keluarga besar DJKI. Ini menjadi langkah besar bagi kami untuk dapat melakukan pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja DJKI,” ujar Freddy.
Di kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Razilu juga mengajak seluruh insan pengayoman untuk bersama-sama mengawal dan menjamin memastikan keagungan kemenkumham.
“Keagungan suatu organisasi hanya akan dapat dicapai, direalisasikan, kalau ada keagungan individu. Karena organisasi merupakan kumpulan individu ditambah keagungan pemimpin yang ada akan membawa arah organisasi kemana,” terang Razilu.
Razilu berharap individu di DJKI bisa menjadi role model dengan pencapaian yang tinggi dengan zero penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan pengaduan.
Selain itu, Direktur Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik dan Penegakkan Hukum (BPKP), Tri Handoyo di kesempatannya juga memberikan penjelasan terkait manfaat pembinaan dan pedoman-pedoman penilaian maturitas dalam penyelenggaraan SPIP.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh 610 pegawai di lingkungan DJKI, Freddy berharap kegiatan ini akan memberikan pencerahan bagi DJKI dalam meningkatkan nilai maturitas SPIP dalam rangka mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan DJKI menjadi The Best IP Office in The World.
“SPIP harus dibangun pada setiap tingkatan dan jenjang birokrasi, dengan harapan akan memberikan jaminan kualitas kinerja pada keseluruhan tingkatan dan jenjang birokrasi,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris pada sambutannya.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dimana kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pada tahun 2020 DJKI berada pada level “terdefinisi” dengan skor penilaian 3,898 meningkat cukup signifikan jika dibanding tahun sebelumnya yaitu dengan skor 3,54,” ungkap Freddy.
Freddy menegaskan bahwa DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham terus berusaha mewujudkan SPIP yang kuat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pencapaian nilai maturitas yang meningkat setiap tahunnya.
“Tahun ini kami melakukan sebuah terobosan pelaksanaan Evaluasi Kinerja (Evkin) yang mendukung peningkatan maturitas SPIP di lingkungan DJKI melalui evkin virtual yang diikuti oleh seluruh keluarga besar DJKI. Ini menjadi langkah besar bagi kami untuk dapat melakukan pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja DJKI,” ujar Freddy.
Di kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Razilu juga mengajak seluruh insan pengayoman untuk bersama-sama mengawal dan menjamin memastikan keagungan kemenkumham.
“Keagungan suatu organisasi hanya akan dapat dicapai, direalisasikan, kalau ada keagungan individu. Karena organisasi merupakan kumpulan individu ditambah keagungan pemimpin yang ada akan membawa arah organisasi kemana,” terang Razilu.
Razilu berharap individu di DJKI bisa menjadi role model dengan pencapaian yang tinggi dengan zero penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan pengaduan.
Selain itu, Direktur Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik dan Penegakkan Hukum (BPKP), Tri Handoyo di kesempatannya juga memberikan penjelasan terkait manfaat pembinaan dan pedoman-pedoman penilaian maturitas dalam penyelenggaraan SPIP.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh 610 pegawai di lingkungan DJKI, Freddy berharap kegiatan ini akan memberikan pencerahan bagi DJKI dalam meningkatkan nilai maturitas SPIP dalam rangka mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan DJKI menjadi The Best IP Office in The World.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Medali Gordon Sepucuk Jambi Sembilan Lurah: Penanda Kebesaran Adat yang Kini Dilindungi Negara
Minggu, 15 Februari 2026
Indonesia dan WIPO Perkuat Kemitraan Kekayaan Intelektual
Sabtu, 14 Februari 2026
DJKI Tekankan Pelindungan Merek sebagai Fondasi Waralaba di IFBC
Sabtu, 14 Februari 2026
