Kementerian Hukum RI selenggarakan Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang digelar di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal, pada Rabu, 10 September 2025.
Rapat ini dihadiri oleh para pimpinan tinggi madya, pratama, perwakilan unit eselon I, dan Kepala Kantor Wilayah, baik secara langsung maupun melalui virtual meeting. Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hadir Sekretaris DJKI, Andrieansjah, mewakili jajaran untuk menyampaikan capaian sekaligus langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program kerja di bidang kekayaan intelektual.
Melalui forum Anev ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kinerja, mempercepat pencapaian target, serta memperkuat sinergi antar unit kerja demi pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan diskusi penyusunan draft Element Paper atas proposal Indonesia mengenai instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center, sebuah organisasi yang melakukan riset mengenai berbagai kebijakan pemerintah internasional.
Kamis, 26 Maret 2026
Jakarta – Di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing produk nasional. Dalam konteks ini, peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, khususnya para duta besar, tidak hanya sebagai diplomat, tetapi juga sebagai penggerak diplomasi ekonomi yang memastikan produk berbasis KI Indonesia dikenal sekaligus terlindungi di pasar internasional.
Rabu, 25 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tengah menangani perkara dugaan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik pada salah satu platform layanan digital berbasis user generated content (UGC). Perkara ini merupakan tindak lanjut atas laporan pengaduan tahun 2025 dari pemegang hak cipta yang menemukan adanya penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin.
Senin, 23 Maret 2026
Kamis, 26 Maret 2026
Rabu, 25 Maret 2026
Senin, 23 Maret 2026