Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Tingkatkan Kepercayaan Investor di Indonesia
Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo menegaskan bahwa dirinya mendukung secara penuh program unggulan DJKI tahun 2022. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Teknis DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 4 Agustus 2022 di Hotel Shangri La Jakarta.
Anom mengatakan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa fokus berupaya untuk mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL) yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR).
Hal ini merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada semua negara untuk berinvestasi dengan didukung oleh penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) yang maksimal.
“Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual yang saat ini telah memberikan sertifikasi sebanyak 17 pusat perbelanjaan dan memverifikasi 77 dokumen pengajuan sertifikasi pusat perbelanjaan,” jelas Anom.
Adapun kriteria pusat perbelanjaan yang dikatakan layak untuk mendapat verifikasi adalah barang-barang yang diperjualbelikan telah terdata di DJKI, baik itu masih dalam tahap permohonan ataupun sudah mendapat sertifikat. Tidak hanya itu, barang yang diperjualbelikan harus memuat ketentuan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang melanggar KI.
“Minimal 70% jumlah tenan yang ada di pusat perbelanjaan tersebut harus menjual barang-barang asli,” tambah Anom.
Selanjutnya, program yang telah dirancangnya sebagai Rencana Program Prioritas DJKI di tahun 2023 adalah dengan melanjutkan program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dan diharapkan tahun depan Indonesia sudah bisa keluar dari status PWL.
“Sertifikasi pusat perbelanjaan nantinya tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan modern namun juga pusat perbelanjaan tradisional, dan tentunya juga memberikan pendekatan humanis seperti melakukan kegiatan pencegahan berupa edukasi dan sosialisasi KI,” terang Anom.
Tidak sampai di situ, ia berharap sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dapat memperluas cakupan kegiatan hingga ke daerah kabupaten atau kota yang merupakan sentra industri. Selanjutnya, ia berharap untuk dilakukan monitoring dan evaluasi kepada pusat perbelanjaan yang telah mendapat sertifikasi di tahun 2022. (CAN/KAD)
Anom mengatakan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa fokus berupaya untuk mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL) yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR).
Hal ini merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada semua negara untuk berinvestasi dengan didukung oleh penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) yang maksimal.
“Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual yang saat ini telah memberikan sertifikasi sebanyak 17 pusat perbelanjaan dan memverifikasi 77 dokumen pengajuan sertifikasi pusat perbelanjaan,” jelas Anom.
Adapun kriteria pusat perbelanjaan yang dikatakan layak untuk mendapat verifikasi adalah barang-barang yang diperjualbelikan telah terdata di DJKI, baik itu masih dalam tahap permohonan ataupun sudah mendapat sertifikat. Tidak hanya itu, barang yang diperjualbelikan harus memuat ketentuan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang melanggar KI.
“Minimal 70% jumlah tenan yang ada di pusat perbelanjaan tersebut harus menjual barang-barang asli,” tambah Anom.
Selanjutnya, program yang telah dirancangnya sebagai Rencana Program Prioritas DJKI di tahun 2023 adalah dengan melanjutkan program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dan diharapkan tahun depan Indonesia sudah bisa keluar dari status PWL.
“Sertifikasi pusat perbelanjaan nantinya tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan modern namun juga pusat perbelanjaan tradisional, dan tentunya juga memberikan pendekatan humanis seperti melakukan kegiatan pencegahan berupa edukasi dan sosialisasi KI,” terang Anom.
Tidak sampai di situ, ia berharap sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dapat memperluas cakupan kegiatan hingga ke daerah kabupaten atau kota yang merupakan sentra industri. Selanjutnya, ia berharap untuk dilakukan monitoring dan evaluasi kepada pusat perbelanjaan yang telah mendapat sertifikasi di tahun 2022. (CAN/KAD)
TAGS
#Penegakan HukumLIPUTAN TERKAIT
DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Percepat Layanan Paten, DJKI Selenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas
Layanan paten yang cepat dan pasti menjadi prasyarat penting bagi inovasi dan daya saing suatu negara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas Paten di Gedung DJKI, Jakarta pada 22 Desember 2025.
Senin, 22 Desember 2025
DJKI Perdalam Evaluasi Kinerja Kanwil melalui Pembahasan Komisi III
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) memperdalam evaluasi kinerja kantor wilayah (Kanwil) melalui Pembahasan Komisi III dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) hari kedua yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Selasa, 16 Desember 2025
