Sekretaris DJKI : Penyusunan Anggaran yang Baik Dapat Mempermudah Kinerja di Tahun Depan
Bogor - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto mengharapkan masing-masing Unit Eselon II di DJKI berkomitmen untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh hasil yang telah dicapai pada finalisasi penyusunan anggaran tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Sucipto dalam kesempatannya menutup kegiatan Finalisasi Penyusunan Anggaran DJKI Tahun 2023 dengan tema Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran yang Akuntabel di Rhotel Rancamaya pada Rabu, 7 September 2023.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di DJKI pasti sudah mempersiapkannya dengan baik,” tutur Sucipto.
Menurut Sucipto, melalui kegiatan ini DJKI telah menyelesaikan 200 rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga diharapkan hasil tersebut dapat mempermudah kinerja DJKI di tahun depan.
“Dengan hasil ini semoga cita-cita kita mewujudkan realisasi anggaran sesuai dengan yang diharapkan dapat tercapai,” harap Sucipto
Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Marasidin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
Marasidin mengharapkan adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar bagian yang di audit dengan auditor agar tercapai optimalisasi akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, dan reformasi birokrasi DJKI.
“Upaya ini dilaksanakan demi keagungan Kemenkumham,” pungkas Marsidin. (pnj/daw)
Hal tersebut disampaikan Sucipto dalam kesempatannya menutup kegiatan Finalisasi Penyusunan Anggaran DJKI Tahun 2023 dengan tema Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran yang Akuntabel di Rhotel Rancamaya pada Rabu, 7 September 2023.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di DJKI pasti sudah mempersiapkannya dengan baik,” tutur Sucipto.
Menurut Sucipto, melalui kegiatan ini DJKI telah menyelesaikan 200 rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga diharapkan hasil tersebut dapat mempermudah kinerja DJKI di tahun depan.
“Dengan hasil ini semoga cita-cita kita mewujudkan realisasi anggaran sesuai dengan yang diharapkan dapat tercapai,” harap Sucipto
Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Marasidin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
Marasidin mengharapkan adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar bagian yang di audit dengan auditor agar tercapai optimalisasi akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, dan reformasi birokrasi DJKI.
“Upaya ini dilaksanakan demi keagungan Kemenkumham,” pungkas Marsidin. (pnj/daw)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
Pererat Silaturahmi, DJKI Gelar Halal Bihalal Bersama Pegawai
Dalam suasana penuh kehangatan pasca Hari Raya Idulfitri 1448 H, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Halal Bihalal yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, jajaran pimpinan tinggi pratama, serta seluruh pegawai DJKI di gedung DJKI, Senin, 30 Maret 2026.
Senin, 30 Maret 2026
Wamenkum Lepas 912 Peserta Mudik Bersama Menuju Enam Kota Tujuan
Sebanyak 912 peserta mengikuti Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta, 12 Maret 2026. Dengan dukungan 22 armada bus yang telah melalui uji kelayakan ketat, program bertema "Mudik Pasti Aman, Hati Nyaman" ini bertujuan menyediakan perjalanan yang aman dan terorganisir.
Kamis, 12 Maret 2026
