Razilu: KI Bukan Lagi Aset Pasif, Tetapi Penggerak Ekonomi

Jakarta — Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, menjelaskan pada sesi panelis Intellectual Property Executive Forum bahwa kekayaan intelektual (KI) telah bertransformasi dari aset pasif menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya pada agenda kegiatan yang berlangsung di gedung SMESCO Jakarta, 13 Agustus 2025.

Lebih lanjut Razilu mengatakan dalam forum yang bertujuan membangun ekosistem KI sebagai fondasi pembangunan nasional tersebut, bahwa sesungguhnya setiap sertifikat KI memiliki potensi untuk menjadi modal produktif.

"Bagi pemilik sertifikat merek misalnya, pemiliknya berpeluang mendapatkan keuntungan finansial dari pemberian lisensi bagi pihak lain yang ingin menggunakan merek miliknya,” ujar Razilu.

Sementara itu dalam konteks global, Razilu menambahkan bahwa nilai ekonomi dunia telah melonjak hingga lebih dari 120 triliun yang pertumbuhannya didominasi oleh aset-aset tak berwujud.

“Intangible asset, dalam hal ini meliputi paten, merek, hak cipta dan lainnya telah menjadi pilar utama penggeser ekonomi yang tadinya berbasis fisik seperti bangunan, tanah, dan lain-lain sebagainya,” imbuh Razilu.

Razilu juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi terbentuknya ekosistem KI yang sehat. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya KI. Hal konkret yang telah dilakukan DJKI sejalan dengan ini yaitu melalui berbagai macam sosialisasi, maupun diseminasi.

“DJKI bahkan telah memiliki sebuah program bernama Obrolan Kreatif, Edukatif, Kekayaan Intelektual (OKE KI) yang dilaksanakan setiap pekan. Program yang awalnya dilaksanakan satu kali dalam sebulan sebelum tahun 2025, kini dilaksanakan empat kali dalam sebulan,” pungkas Razilu.

Menutup paparannya, Razilu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pembangunan ekosistem KI yang kondusif. Ia berharap forum ini menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi dan aksi nyata, memanfaatkan potensi KI yang luar biasa untuk inovasi dan kesejahteraan.

Sebagai informasi, forum ini berlanjut ke sesi kedua dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, yaitu IP Public Service Department CNIPA, Wang Bo, International Projects DKPTO, Michael Poulsen, JICA Expert, Inoue Kazutoshi, serta Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Junaidi Khotib. Pada sesi kedua tersebut, pembahas mengarah pada program dan strategi KI untuk mendorong terciptanya kreasi intelektual bernilai tinggi demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang maju dan kreatif.

 



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya