Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham Ikuti Entry Meeting dengan BPK di Berlin

Berlin - Delegasi Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kemenkumham yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, bersama Direktur Jenderal Imigrasi, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman pada hari Minggu, 12 Maret 2023.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu mengatakan bahwa menghadiri kegiatan entry meeting ini dalam rangka untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi rekomendasi dari BPK terkait persoalan Kemenkumham di luar negeri.

“Karena kami adalah mitra kerja dari teman-teman dari BPK,” kata Razilu.

Menurut Razilu, Kemenkumham merupakan salah kementerian yang paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Oleh karenanya, dirinya meminta kepada BPK agar setiap kementerian lembaga yang paling baik menindaklanjuti rekomendasi BPK diberikan apresiasi dan penghargaan.

“Sejak saya menjabat Irjen pada tahun 2021, saya sudah menyampaikan bahwa saya menghendaki kita bekerja bersama-sama untuk menindaklanjuti sampai 100 persen rekomendasi BPK. Dan ternyata, secara perlahan kita melakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua rekomendasi BPK,” ucap Razilu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan bahwa Kemenkumham bersama-sama dengan BPK saling bersinergi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

“Selalu yang kami sampaikan kepada BPK itu, bahwa kami ini bersama-sama dengan BPK dalam rangka bertransformasi. Bersinergi untuk kemudian menjadikan Ditjen Imigrasi ini untuk Indonesia yang lebih maju,” kata Silmy Karim.

Ia juga berharap agar BPK dapat merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk dibukanya pelayanan imigrasi di Eropa.

“Dalam konteks di KBRI Berlin, di mana kita ada atase imigrasi di sini. Kami berfikir, kenapa pelayanan untuk masyarakat hanya di Berlin, kenapa tidak di Eropa? Kalau ini dapat diusulkan oleh BPK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Eropa, akan lebih baik,” pungkas Silmy Karim.

Kegiatan entry meeting ini juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arief Havas Oegroseno.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya