Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly melantik 100 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Kemenkumham, Rabu (14/3/2018).
Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), R. Natanegara K.P, S.E., M.Si masuk menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) dan Yurod Saleh, S.H., M.H., menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI.
Dalam sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mampu mendorong kinerja Kemenkumham dengan cepat dan dilakukan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
“Jaman sudah berubah, kompleksitas permasalahan semakin beragam, oleh karenanya perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, berkinerja tinggi, berintegritas, mempunyai moralitas yang bagus seta mampu mengabdi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kemenkumham”, ujar Yasonna H Laoly.
Yasonna juga mengingatkan kepada 100 pejabat yang dilantik ini untuk memastikan layanan publik yang dijalankan harus sesuai dengan aturan-aturan yang jelas dan bebas dari pungutan liar.
“Lakukan pengawasan secara terus menerus, jika terjadi penyimpangan atau permasalahan, maka dua tingkat berjenjang akan dimintakan tanggung jawabnya”, tegas Yasonna dalam pidatonya.
Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), R. Natanegara K.P, S.E., M.Si masuk menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) dan Yurod Saleh, S.H., M.H., menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI.
Dalam sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mampu mendorong kinerja Kemenkumham dengan cepat dan dilakukan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
“Jaman sudah berubah, kompleksitas permasalahan semakin beragam, oleh karenanya perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, berkinerja tinggi, berintegritas, mempunyai moralitas yang bagus seta mampu mengabdi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kemenkumham”, ujar Yasonna H Laoly.
Yasonna juga mengingatkan kepada 100 pejabat yang dilantik ini untuk memastikan layanan publik yang dijalankan harus sesuai dengan aturan-aturan yang jelas dan bebas dari pungutan liar.
“Lakukan pengawasan secara terus menerus, jika terjadi penyimpangan atau permasalahan, maka dua tingkat berjenjang akan dimintakan tanggung jawabnya”, tegas Yasonna dalam pidatonya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
DJKI Gelar Rapat Refocusing Anggaran, Fokus Perkuat Program Strategis KI
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Refocusing Anggaran DJKI untuk mendukung program-program strategis Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 10 DJKI, Kamis, 26 Februari 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar tersebut membahas optimalisasi anggaran melalui penataan ulang belanja kegiatan agar lebih selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.
Kamis, 26 Februari 2026
