Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Razilu menekankan pentingnya peran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Ia menjelaskan secara rinci mengenai tiga fungsi ASN yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap pegawai, yaitu:

  1. Sebagai pelaksana kebijakan publik: ASN memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penuh integritas dan profesionalisme.

  2. Sebagai pelayan publik: ASN harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

  3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa: ASN diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Razilu juga mengingatkan para CPNS untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan menjaga etika dalam bekerja.

"Kalian adalah generasi penerus DJKI, ujung tombak dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Bekali diri dengan ilmu, jaga integritas, dan selalu ingat bahwa setiap langkah kalian adalah cerminan dari institusi," ujar Razilu.

Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk membekali para CPNS dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN, serta memperkenalkan lingkungan kerja di DJKI. Diharapkan dengan pembekalan ini, para CPNS dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan DJKI dan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DJKI Andrieansjah menambahkan pentingnya menjaga nama baik institusi, integritas, dan komitmen dalam bekerja. Ia berharap para CPNS dapat bekerja maksimal.

Andrieansjah juga mengingatkan bahwa ketika seseorang memutuskan menjadi ASN, Maka dia siap untuk menjalankan tanggung jawab secara disiplin. Menurutnya, antara etika dalam bekerja dengan sikap profesional harus selalu berjalan secara beriringan.

“Profesionalisme tanpa moralitas justru akan mencederai semangat pelayanan publik. Maka, jadilah ASN yang profesional,” tegasnya.

Menutup arahannya, Andrieansjah berharap agar para CPNS mampu menjadi bagian dari transformasi kelembagaan DJKI dan senantiasa menunjukkan kontribusi terbaik dalam tugas sehari-hari.

“Jangan sungkan untuk bertanya kepada kami, dan pahami tugas masing-masing sesuai orientasi yang rekan-rekan dapatkan,” pungkasnya. (WKS/IWM)

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan Hak Cipta untuk Ahli Waris Saat Pencipta Telah Meninggal

Warisan bisa berupa rumah, tanah, atau harta benda lainnya kepada keluarga. Namun, tak sedikit yang lupa bahwa karya cipta seperti lagu, buku, lukisan, atau program komputer juga merupakan warisan berharga yang dilindungi hukum. Hak cipta tidak otomatis berakhir saat sang pencipta meninggal dunia. Sebaliknya, hak tersebut tetap hidup dan dapat diwariskan kepada ahli waris, memberikan manfaat ekonomi yang sah dan perlindungan moral yang tak lekang oleh waktu.

Kamis, 31 Juli 2025

DJKI Gelar Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi Sentra KI

Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan Pembelajaran Daring Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) Tingkat Menengah bagi Sentra KI yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKI untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang KI, khususnya bagi pengelola Sentra KI di perguruan tinggi maupun lembaga/kementerian.

Selasa, 29 Juli 2025

DJKI Matangkan RPP Baru Komisi Banding Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komisi Banding Paten di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 28 Juli 2025. Penyusunan ini sangat penting untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Komisi Banding Paten sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Senin, 28 Juli 2025

Selengkapnya