Opera IT Talks: Kenalkan Pusat Data, Pacu Pelayanan Publik Terbaik

Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (Dit. TIKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perkenalkan pusat data kepada seluruh pegawai DJKI dalam kegiatan Organisasi Pembelajaran (Opera) IT Talks secara daring melalui aplikasi Zoom pada Jumat, 14 Oktober 2022

Pengenalan pusat data ini ditujukan untuk membangun kesadaran dan perhatian pegawai DJKI mengenai perkembangan digital yang sudah mencapai era revolusi digital 4.0 yang dapat memacu layanan publik terbaik.

Menurut Direktur TIKI Dede Mia Yusanti, DJKI berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai institusi KI berkelas dunia. Salah satunya dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait data KI yang telah didaftarkan ke DJKI, baik yang masih dalam proses sampai yang sudah mendapatkan sertifikat.

“Pusat data merupakan sarana pendukung utama dan fasilitas infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data KI tersebut,” ujar Dede.

Dalam sambutannya, ia menjelaskan manfaat dari pusat data seperti hosting aplikasi dengan downtime yang minimal, penyimpanan dan pengolahan data berkapasitas tinggi, dan manajemen keamanan data.

“Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menginventarisasi data KI merupakan garda terdepan bagi DJKI dalam melayani masyarakat. Diharapkan seluruh aplikasi ini dapat beroperasi sepanjang waktu dengan jaminan ketersediaan uptime secara maksimal,” jelas Dede.

Penyimpanan dan pengolahan data tersentral berkapasitas tinggi dapat meningkatkan performa kecepatan transaksi data yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

“Tak hanya itu, karena seluruh data tersimpan secara terpusat dan tidak tersebar, maka hal ini akan memudahkan dalam manajemen hak akses data. Hanya mereka yang diberi kewenangan saja yang dapat mengakses data yang tersimpan,” tambah Dede.

Lebih lanjut menurutnya, pusat data juga menyediakan infrastruktur keamanan yang andal untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data. Hal ini penting untuk menjaga integritas, ketersediaan, serta kerahasiaan data yang ada.

Subkoordinator Pengelolaan Jaringan  Andi Nuryansyah dalam paparannya menjelaskan bahwa pusat data adalah fasilitas fisik infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi untuk menyimpan dan mengolah data.

“Hal ini sangat krusial dan wajib ada di suatu institusi atau perusahaan besar atau perusahaan perbankan,” jelasnya.

Menurut Andi, pusat data perlu didukung oleh fasilitas penunjang yang memadai seperti sumber daya listrik yang stabil, pengatur suhu ruangan yang beroperasi 24 jam, serta yang tidak kalah penting adalah infrastruktur keamanan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. 

Terakhir, Dede berharap seluruh pegawai DJKI dapat terus menciptakan terobosan baru yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses data KI sehingga pada akhirnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat. (AMO/KAD)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.

Selasa, 7 April 2026

Selengkapnya