Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melantik lima pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa, 4 April 2023 di Gedung Oemar Seno Adji, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada prosesi pelantikan ini, Yasonna melantik Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) baru, Min Usihen.
Pada sambutannya, Yasonna mengatakan Dirjen KI baru akan melanjutkan pengembangan program-program yang sebelumnya telah digagas oleh Pelaksana Tugas Dirjen KI Razilu. Pada 2023 ini misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendorong masyarakat daerah khususnya untuk memahami dan mendaftarkan merek.
“Kita terus dorong UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mendaftarkan hak-hak mereka. Misalnya, UMKM punya merek,” ujar Yasonna.
Selain itu, dia juga mengatakan DJKI akan terus mendorong para pencipta, penulis, perancang mode untuk mencatatkan karya-karya mereka. Menurut Yasonna, pencatatan hak cipta penting dilindungi karena dapat dijadikan agunan bank maupun nonbank apabila karya tersebut dievaluasi sebagai karya yang memiliki nilai tinggi.
“Kalau sudah dilindungi, masyarakat akan punya hak ekonomi. Kita sudah memiliki Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, jadi KI juga bisa dijadikan agunan apalagi jika bagus,” terang Yasonna.
Yasonna melanjutkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah mendorong para inventor untuk mendaftarkan patennya. Dia juga berharap DJKI terus menjalin hubungan kerja sama dengan dunia internasional. Sebagai informasi, DJKI akan menjalin kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) terkait pembangunan IP Academy di Indonesia.
Pada penghujung sambutannya, Menkumham Yasonna berharap Min dan seluruh pimpinan yang baru saja dilantik untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan pelayanan publik. Yasonna berharap para pimpinan baru dapat meningkatkan prestasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kantor kementerian/lembaga yang unggul dalam pelayanan publik berbasis elektronik.
“Saya juga berharap seluruh pejabat yang baru dilantik untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi. Laksanakan sumpah jabatan dan menjalankan etika jabatan dengan penuh integritas serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jaga amanah tugas serta kepercayaan ini,” pungkas Yasonna.
Pada prosesi ini dilaksanakan pula sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat yang baru dilantik. Juga dilaksanakan penyerahan jabatan dan memori jabatan dari Dirjen KI dari Pelaksana Tugas Dirjen KI Razilu kepada Min Usihen.
Sebagai informasi, Min Usihen menggantikan Dirjen KI sebelumnya yang diampu Freddy Harris sejak 2017 hingga Oktober 2021. Min Usihen sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai Staf Ahli Menkumham Bidang Sosial.
Turut dilantik dalam prosesi ini Iwan Kurniawan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Dhahana Putra sebagai Dirjen Hak Asasi Manusia, dan Asep Kurnia sebagai Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi. (kad/syl)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan webinar OKE KI seri #20 pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan yang bertajuk “Pemeriksaan Substantif Paten” ini menghadirkan Eko Hin Ari Pratama, Pemeriksa Paten Ahli Madya DJKI, sebagai narasumber utama.
Senin, 16 Juni 2025
Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam melindungi data kekayaan intelektual (KI) melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sharing Knowledge bersama PT. Aplikanusa Lintasarta yang diselenggarakan pada 10–11 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat.
Rabu, 11 Juni 2025
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan PT Mirandah Asia Indonesia. di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 10 Juni 2025.
Selasa, 10 Juni 2025