Menkumham Lantik Lima Belas Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik 15 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Kamis (24/1/2019).

Lima belas Pimpinan Tinggi yang dilantik, diantaranya pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun yang dilantik yaitu, drh. Chairani Idha Koesmayawati, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.

Kemudian, Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H. menjabat sebagai Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menggantikan Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., yang mengisi posisi Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Selain itu, R. Natanegara KP, S.E., M.Si., yang sebelumnya menjabat Sesditjen KI mengisi posisi baru sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM Hukum dan HAM.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Gandeng JICA, Cetak Pemeriksa Paten Profesional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Seminar dan On the Job Training (OJT) bertajuk Patent OJT for Young Examiners pada 24-26 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis dan kualitas pemeriksaan paten di Indonesia.

Selasa, 24 Februari 2026

DJKI Bangun Kesadaran KI Lewat Pembelajaran Kreatif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menanamkan budaya sadar kekayaan intelektual (KI) kepada generasi muda melalui kegiatan Pembelajaran Kreatif bagi Mahasiswa Magang di lingkungan DJKI. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Lantai 6 pada Senin, 23 Februari 2026.

Senin, 23 Februari 2026

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

Selengkapnya