Menkumham Lantik Lima Belas Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik 15 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Kamis (24/1/2019).

Lima belas Pimpinan Tinggi yang dilantik, diantaranya pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun yang dilantik yaitu, drh. Chairani Idha Koesmayawati, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.

Kemudian, Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H. menjabat sebagai Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menggantikan Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., yang mengisi posisi Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Selain itu, R. Natanegara KP, S.E., M.Si., yang sebelumnya menjabat Sesditjen KI mengisi posisi baru sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM Hukum dan HAM.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.

Selasa, 7 April 2026

Selengkapnya