Menkumham Lantik Komisoner LMKN, Database Musik Jadi Prioritas Kerja
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik 10 (sepuluh) anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024 di Lounge Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (29/1/2019).
Menurut Yasonna H Laoly, LMKN mempunyai peranan penting dalam membantu mensejahterakan para pemilik hak cipta dan hak terkait, khususnya lagu dan musik. Karena LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan musik.
"Saya percaya secara bertahap dana-dana royalti yang dikoleksikan oleh LMKN ini akan betul-betul mensejahterakan para pencipta dan pemilik hak terkait dan mendorong tumbuhnya kreativitas baru, mendorong anak-anak bangsa untuk mencipta," ucap Yasonna.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga berharap kepada LMKN yang baru dilantik untuk membuat terobosan dan inovasi dalam melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait.
“Salah satu tugas LMKN yang baru adalah membuat database musik Indonesia,” tegas Freddy Harris.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki database musik yang baik. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia sulit menarik royalti, khususnya royalti yang berada di luar negeri.
“Makanya kami (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama LMKN) akan membuat database musik Indonesia, supaya platform musik digital seperti Youtube, Itunes, Joox, Spotify membayar royalti kepada pencipta kita,” ujar Freddy Harris.
Dengan tidak adanya database musik yang baik, menjadi salah satu alasan bagi mereka platform musik digital untuk enggan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait Indonesia.
Freddy Harris menambahkan, bahwa untuk mendapatkan royalti, para pencipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
“Kalau misalnya ada pencipta yang belum mendapatkan royalti, karena dia tidak ikut LMK. Dia harus ikut LMK,” ujar Freddy Harris.
Menurutnya, LMK inilah yang akan menyampaikan kepada LMKN tentang anggota-anggotanya yang telah bergabung untuk mendapatkan royalti.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik.
Adapun nama- nama yang dilantik sebagai berikut:
1. Pol (P) Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua LMKN
2. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Karim Tarigan sebagai Wakil Ketua LMKN
3. James Freddy Sundah sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
4. Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom.,CIP., CPL., sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
5. Marulam Juniasi Hutauruk, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi
6. Rien Uthami Dewi, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi
7. Ebiet G.Ade sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik
8. lrfan Aulia, S.Kom., sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik
9. Adi Adrian sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi
10. Yessi Kurniawan, T., sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.
Mejuruk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, sepuluh Komisioner tersebut akan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Menurut Yasonna H Laoly, LMKN mempunyai peranan penting dalam membantu mensejahterakan para pemilik hak cipta dan hak terkait, khususnya lagu dan musik. Karena LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan musik.
"Saya percaya secara bertahap dana-dana royalti yang dikoleksikan oleh LMKN ini akan betul-betul mensejahterakan para pencipta dan pemilik hak terkait dan mendorong tumbuhnya kreativitas baru, mendorong anak-anak bangsa untuk mencipta," ucap Yasonna.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga berharap kepada LMKN yang baru dilantik untuk membuat terobosan dan inovasi dalam melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait.
“Salah satu tugas LMKN yang baru adalah membuat database musik Indonesia,” tegas Freddy Harris.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki database musik yang baik. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia sulit menarik royalti, khususnya royalti yang berada di luar negeri.
“Makanya kami (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama LMKN) akan membuat database musik Indonesia, supaya platform musik digital seperti Youtube, Itunes, Joox, Spotify membayar royalti kepada pencipta kita,” ujar Freddy Harris.
Dengan tidak adanya database musik yang baik, menjadi salah satu alasan bagi mereka platform musik digital untuk enggan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait Indonesia.
Freddy Harris menambahkan, bahwa untuk mendapatkan royalti, para pencipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
“Kalau misalnya ada pencipta yang belum mendapatkan royalti, karena dia tidak ikut LMK. Dia harus ikut LMK,” ujar Freddy Harris.
Menurutnya, LMK inilah yang akan menyampaikan kepada LMKN tentang anggota-anggotanya yang telah bergabung untuk mendapatkan royalti.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik.
Adapun nama- nama yang dilantik sebagai berikut:
1. Pol (P) Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua LMKN
2. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Karim Tarigan sebagai Wakil Ketua LMKN
3. James Freddy Sundah sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
4. Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom.,CIP., CPL., sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
5. Marulam Juniasi Hutauruk, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi
6. Rien Uthami Dewi, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi
7. Ebiet G.Ade sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik
8. lrfan Aulia, S.Kom., sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik
9. Adi Adrian sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi
10. Yessi Kurniawan, T., sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.
Mejuruk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, sepuluh Komisioner tersebut akan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Percepat Layanan Paten, DJKI Selenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas
Layanan paten yang cepat dan pasti menjadi prasyarat penting bagi inovasi dan daya saing suatu negara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas Paten di Gedung DJKI, Jakarta pada 22 Desember 2025.
Senin, 22 Desember 2025
DJKI Perdalam Evaluasi Kinerja Kanwil melalui Pembahasan Komisi III
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) memperdalam evaluasi kinerja kantor wilayah (Kanwil) melalui Pembahasan Komisi III dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) hari kedua yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Selasa, 16 Desember 2025
