Menkumham Lantik Direktur Baru Hak Cipta dan Desain Industri DJKI
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melantik dan mengambil sumpah 1 Pimpinan Tinggi Madya dan 86 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (12/11/2020) di Gedung Graha Pengayoman.
Satu pejabat yang dilantik diantaranya adalah Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini beliau mengisi kursi Direktur Hak Cipta & Desain Industri, DJKI yang sebelumnya kosong.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly meminta agar para pejabat yang sudah dilantik segera tancap gas dalam menunjukkan prestasinya. “Sebagai pimpinan tinggi, saudara harus mampu menggerakkan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, bersinergi, dan berkolaborasi. Menciptakan inovasi-inovasi baru, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenkumham meningkat”, tambah Yasonna.
Pelantikan ini juga digelar secara virtual bagi para pejabat yang tidak bisa mengikuti pelantikan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Satu pejabat yang dilantik diantaranya adalah Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini beliau mengisi kursi Direktur Hak Cipta & Desain Industri, DJKI yang sebelumnya kosong.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly meminta agar para pejabat yang sudah dilantik segera tancap gas dalam menunjukkan prestasinya. “Sebagai pimpinan tinggi, saudara harus mampu menggerakkan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, bersinergi, dan berkolaborasi. Menciptakan inovasi-inovasi baru, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenkumham meningkat”, tambah Yasonna.
Pelantikan ini juga digelar secara virtual bagi para pejabat yang tidak bisa mengikuti pelantikan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
