Menkumham Lantik Direktur Baru Hak Cipta dan Desain Industri DJKI
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melantik dan mengambil sumpah 1 Pimpinan Tinggi Madya dan 86 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (12/11/2020) di Gedung Graha Pengayoman.
Satu pejabat yang dilantik diantaranya adalah Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini beliau mengisi kursi Direktur Hak Cipta & Desain Industri, DJKI yang sebelumnya kosong.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly meminta agar para pejabat yang sudah dilantik segera tancap gas dalam menunjukkan prestasinya. “Sebagai pimpinan tinggi, saudara harus mampu menggerakkan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, bersinergi, dan berkolaborasi. Menciptakan inovasi-inovasi baru, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenkumham meningkat”, tambah Yasonna.
Pelantikan ini juga digelar secara virtual bagi para pejabat yang tidak bisa mengikuti pelantikan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Satu pejabat yang dilantik diantaranya adalah Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini beliau mengisi kursi Direktur Hak Cipta & Desain Industri, DJKI yang sebelumnya kosong.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly meminta agar para pejabat yang sudah dilantik segera tancap gas dalam menunjukkan prestasinya. “Sebagai pimpinan tinggi, saudara harus mampu menggerakkan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, bersinergi, dan berkolaborasi. Menciptakan inovasi-inovasi baru, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenkumham meningkat”, tambah Yasonna.
Pelantikan ini juga digelar secara virtual bagi para pejabat yang tidak bisa mengikuti pelantikan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
