Menkumham Dorong Jajaran Untuk Terus Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya KI

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 25 Oktober 2023 di Lapangan Kemenkumham, Jakarta.

“Rapat Koordinasi ini saya harapkan bukan merupakan agenda rutin tahunan semata, melainkan untuk memastikan target kinerja Kemenkumham “SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dan juga sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dari program KI di wilayah,” ujar Yasonna dalam sambutannya.

Kegiatan Rakornis ini sebagai bentuk pembinaan dan dukungan untuk pelaksanaan perjanjian kinerja dan target kinerja Kemenkumham, serta sebagai sarana menjalin koordinasi terkait dengan rencana kerja tahun 2024 antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna juga memberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham atas kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang KI di wilayah tahun 2023. 

“Saya ucapkan selamat kepada para kantor wilayah penerima penghargaan atas kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang kekayaan intelektual di wilayah tahun 2023,” tutur Yasonna. 

Tidak hanya itu, stakeholder maupun lembaga terkait yang telah berperan aktif dalam membangun dan mendukung berjalannya sistem pelindungan merek di Indonesia juga diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Saya berharap Kemenkumham dapat terus bersinergi dengan berbagai institusi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KI serta memajukan ekosistem KI  di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, kegiatan ini dibuka bersamaan dengan penutupan Tahun Tematik Merek 2023 dan pencanangan Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024. Nantinya, kegiatan Rakornis yang mengusung tema Ekosistem KI Mendukung Transformasi Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan akan dilaksanakan dari tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. (SAS/KAD)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.

Selasa, 7 April 2026

Selengkapnya