HUT RI ke-79: Menkumham Perjuangkan Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan

Jakarta – Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Yasonna mengajak seluruh peserta untuk selalu mengingat cita-cita para pahlawan yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

“Marilah hormati perjuangan para pahlawan dengan melanjutkan estafet cita-cita tersebut. Warnai kemerdekaan ini dengan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan amanah para leluhur,” ujar Yasonna.

Upacara bendera tahun ini mengusung tema besar "Nusantara Baru Indonesia Maju”. Yasonna menegaskan bahwa tema ini merupakan seruan untuk membangun pondasi kokoh bagi masa depan bangsa.

“Nusantara Baru adalah refleksi dari semangat gotong royong untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing tinggi. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan penyatuan visi dan misi agar dapat mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Selain itu, upacara peringatan HUT RI ke-79 ini juga menjadi momentum bersejarah bagi dunia kekayaan intelektual dengan diresmikannya Indonesian Intellectual Property Academy (IP Academy). Prasasti peresmian ditandatangani oleh Menkumham, didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen.

Dalam upacara ini, Yasonna juga menyematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun secara simbolis kepada perwakilan pegawai Kemenkumham. Salah satu penerimanya adalah Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon yang menerima Satyalancana Karya Satya untuk tiga puluh tahun masa bakti.

Yasonna yang mengenakan pakaian adat Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan juga menyampaikan informasi terkait pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 176.984 narapidana, termasuk 1.256 anak binaan. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan humanisme negara.

Di akhir amanatnya, Yasonna menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyatukan langkah agar Indonesia tidak hanya makmur secara materiil tetapi juga kaya akan budi pekerti dan nilai-nilai luhur.

“Mari terus berinovasi, beradaptasi, dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, 'bergandeng tangan untuk menuju masa depan yang lebih baik'. Sekecil apa pun sumbangsih yang diberikan itu adalah kontribusi bagi kemajuan negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah negeriku," tutupnya. (mkh/syl)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Perkuat Kualitas Pemeriksaan Paten melalui Pelantikan Pejabat Ahli Madya

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional pada Selasa, 27 Oktober 2026, bertempat di Gedung DJKI lantai 4, Jakarta. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila.

Selasa, 27 Oktober 2026

KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.

Kamis, 22 Oktober 2026

DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.

Rabu, 21 Oktober 2026

Selengkapnya