DJKI - WIPO Bahas Isu Kerja Sama Digitalisasi dan Standarisasi KI Melalui WIPO Publish

Swiss - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (KI) melakukan diskusi dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) membahas isu-isu terkini di bidang teknologi informasi KI khususnya terkait digitalisasi dan standarisasi data.

“Dalam kegiatan ini dibahas rencana adanya kerja sama ke depannya antara DJKI dan WIPO terkait penggunaan WIPO Publish untuk validasi data dan quality assurance,” kata Direktur Teknologi Informasi KI, Dede Mia Yusanti di Kantor Pusat WIPO di Jenewa, Swiss pada Selasa, 5 Desember 2023 waktu setempat.

Menurut Dede, WIPO Publish adalah suatu aplikasi penelusuran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan di bidang KI, seperti pemohon KI maupun masyarakat pada umumnya dalam membantu pencarian dan penelusuran KI.

Pada pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama antara DJKI dengan WIPO untuk dapat mengakses langsung database The Patent Cooperation Treaty (PCT) WIPO yang nantinya akan diintegrasikan ke aplikasi internal DJKI.

“Sehingga hal ini juga memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemeriksa paten, khususnya dalam melakukan pemeriksaan substantif permohonan paten,” ungkap Dede.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penjajakan peluang kerja sama mengenai sistem penelusuran dan proses digitalisasi, di mana kerja sama tersebut merupakan gagasan dari IP Office Business Solutions Division (IPOBSD).

“Kerja sama tersebut memberikan manfaat dalam proses validasi dan cleansing terhadap data-data KI yang belum sesuai dengan standarisasi WIPO,” pungkas Dede.

Pertemuan ini dihadiri oleh pihak WIPO yang diwakili Director IPOBSD, William Meredith yang didampingi Daniel Cheng dan Kyaw Zaw.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya