DJKI Terus Berupaya Memberikan Pelayanan Terbaik


Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan rapat persiapan dan pengarahan terkait Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada hari Selasa, 23 Maret 2021 di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung eks Sentra Mulia.

Dalam rapat ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Chairani Idha memberikan paparan terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan DJKI menuju WBBM. 

"Sambil mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kita harus memperkuat pelayanan publik kita agar WBBM dapat kita wujudkan," ujar Idha. 

Selain meningkatkan pelayanan publik, DJKI juga perlu melakukan kampanye publik secara berkala serta membuat laporan atas kegiatan tersebut agar memudahkan pengawasan program kerja dan masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik dari DJKI. 

"Kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas di DJKI secara berkala," jelas Idha. 

Idha juga menghimbau untuk terus bekerja sama dengan seluruh sektor kerja di DJKI. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antar pegawai dapat memudahkan DJKI untuk meraih WBBM. 

"Harus jelas, pertanggungjawabannya harus melekat tentang siapa, mengerjakan apa," sambung Idha. 

Dalam rapat ini, ditekankan bahwa DJKI akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan program dan inovasi baru untuk kemajuan DJKI. 

“Tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan menyatukan bahasa, pikiran agar nantinya akan muncul kebaikan-kebaikan,” kata Idha. 

Seiring dalam meningkatkan kualitas pelayanan terbaik DJKI, pengawasan terhadap proses administrasi dan pelaksanaan teknis merupakan hal yang diutamakan. Idha mengajak seluruh pegawai DJKI untuk membuat pelaporan proses dan realisasi kinerja dilakukan dengan teliti.

“Proses administrasi dan proses teknisnya harus berjalan dengan baik, hal ini merupakan ikhtiar kita bersama,” tutup Idha. (SYL/KAD)


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).

Kamis, 9 April 2026

Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.

Kamis, 9 April 2026

DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.

Selasa, 7 April 2026

Selengkapnya