DJKI Selesaikan Mediasi Perkara Penyebaran E-Book Tanpa Izin
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menengahi perkara penyebaran buku elektronik tanpa izin dari penulis Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC). Mediasi ini diselesaikan pada Kamis, 23 Desember 2021.
“Hari ini kita berhasil mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melalui jalur hukum, yaitu dengan mediasi yang semoga win-win solution,” ujar Ahmad Rifadi selaku Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa.
Perkara penyebaran ini bermula ketika beberapa penulis yang tergabung dalam PPKC merasa keberatan penyebarluasan e-book secara gratis melalui media elektronik tanpa seizin penulis. Penyebaran e-book ini tentunya dapat merugikan penulis baik secara moral maupun ekonomi.
Kemudian pada September, Eviliana selaku Sekretaris PPKC memohon mediasi dengan pihak termohon yaitu Lia Amalia. Menurut Noprizal selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang bertindak dalam hal ini sebagai mediator mengatakan bahwa proses mediasi sempat sangat alot sebelum menemukan kesepakatan.
“Akhirnya membuahkan kesepakatan yaitu yang pertama, pihak terlapor mau menyampaikan permohonan maaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pihak terlapor juga bersedia mengganti kerugian/kompensasi sejumlah kesepakatan,” papar Noprizal.
Mediasi sebelum Jalur Hukum
Eviliana sebagai pemohon mengatakan pihaknya memilih jalur mediasi karena dia merasa fasilitas ini lebih sederhana dan cepat. Dia juga merasa dapat menemukan solusi yang tepat bagi dirinya dan pihak yang terlibat perkara.
“Karena bisa ketemu dalam mediasi, bisa sama-sama menemukan solusi yang enak dengan cepat dan nggak ribet,” ujar Evi.
Di waktu yang sama, Lia sebagai pihak terlapor juga menganggap bahwa mediasi memang jalan terbaik dari perkara yang sedang dijalaninya. “Kalau lewat badan hukum begini jelas siapa dan dari mananya. So far lancar semoga hasilnya berkah untuk semua,” tambahnya.
Sementara itu, dalam peraturan penyelesaian sengketa, perkara sengketa paten dan hak cipta memang wajib melalui proses mediasi. Namun, Rifadi mengimbau para pihak yang bersengketa di bidang kekayaan intelektual lainnya untuk mendahulukan jalur mediasi sebelum menempuh jalur hukum.
Menurutnya, perkara di bidang ini adalah perkara bisnis sehingga sudah seharusnya menggunakan kerangka bisnis. “Penyelesaian sengketa di antara kedua pihak itu bisa diselesaikan lebih cepat dan sederhana, ringan dan tentu saja biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa Ditjen KI juga akan mengusahakan keduanya mendapatkan kesepakatan yang sama sama menyenangkan keduanya. Pemohon yang merasa dirugikan hanya tinggal bersurat ke Ditjen KI atau menggunakan fasilitas e-pengaduan.dgip.go.id.
Sebagai informasi pada 2021, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menerima 22 mediasi. Empat di antaranya telah selesai. (kad/alv)
“Hari ini kita berhasil mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melalui jalur hukum, yaitu dengan mediasi yang semoga win-win solution,” ujar Ahmad Rifadi selaku Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa.
Perkara penyebaran ini bermula ketika beberapa penulis yang tergabung dalam PPKC merasa keberatan penyebarluasan e-book secara gratis melalui media elektronik tanpa seizin penulis. Penyebaran e-book ini tentunya dapat merugikan penulis baik secara moral maupun ekonomi.
Kemudian pada September, Eviliana selaku Sekretaris PPKC memohon mediasi dengan pihak termohon yaitu Lia Amalia. Menurut Noprizal selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang bertindak dalam hal ini sebagai mediator mengatakan bahwa proses mediasi sempat sangat alot sebelum menemukan kesepakatan.
“Akhirnya membuahkan kesepakatan yaitu yang pertama, pihak terlapor mau menyampaikan permohonan maaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pihak terlapor juga bersedia mengganti kerugian/kompensasi sejumlah kesepakatan,” papar Noprizal.
Mediasi sebelum Jalur Hukum
Eviliana sebagai pemohon mengatakan pihaknya memilih jalur mediasi karena dia merasa fasilitas ini lebih sederhana dan cepat. Dia juga merasa dapat menemukan solusi yang tepat bagi dirinya dan pihak yang terlibat perkara.
“Karena bisa ketemu dalam mediasi, bisa sama-sama menemukan solusi yang enak dengan cepat dan nggak ribet,” ujar Evi.
Di waktu yang sama, Lia sebagai pihak terlapor juga menganggap bahwa mediasi memang jalan terbaik dari perkara yang sedang dijalaninya. “Kalau lewat badan hukum begini jelas siapa dan dari mananya. So far lancar semoga hasilnya berkah untuk semua,” tambahnya.
Sementara itu, dalam peraturan penyelesaian sengketa, perkara sengketa paten dan hak cipta memang wajib melalui proses mediasi. Namun, Rifadi mengimbau para pihak yang bersengketa di bidang kekayaan intelektual lainnya untuk mendahulukan jalur mediasi sebelum menempuh jalur hukum.
Menurutnya, perkara di bidang ini adalah perkara bisnis sehingga sudah seharusnya menggunakan kerangka bisnis. “Penyelesaian sengketa di antara kedua pihak itu bisa diselesaikan lebih cepat dan sederhana, ringan dan tentu saja biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa Ditjen KI juga akan mengusahakan keduanya mendapatkan kesepakatan yang sama sama menyenangkan keduanya. Pemohon yang merasa dirugikan hanya tinggal bersurat ke Ditjen KI atau menggunakan fasilitas e-pengaduan.dgip.go.id.
Sebagai informasi pada 2021, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menerima 22 mediasi. Empat di antaranya telah selesai. (kad/alv)
TAGS
#Penegakan HukumLIPUTAN TERKAIT
DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Percepat Layanan Paten, DJKI Selenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas
Layanan paten yang cepat dan pasti menjadi prasyarat penting bagi inovasi dan daya saing suatu negara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas Paten di Gedung DJKI, Jakarta pada 22 Desember 2025.
Senin, 22 Desember 2025
DJKI Perdalam Evaluasi Kinerja Kanwil melalui Pembahasan Komisi III
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) memperdalam evaluasi kinerja kantor wilayah (Kanwil) melalui Pembahasan Komisi III dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) hari kedua yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Selasa, 16 Desember 2025
