DJKI Selenggarakan Pemutakhiran Rencana Strategis Tahun 2024-2029 

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Renstra dan Rancangan Instrumen Pengukuran Maturitas (Pengembangan) Kekayaan Intelektual (KI) pada 11 s.d. 14 Desember 2024 di The Mirah Hotel, Bogor, Jawa Barat.

Hadir pada kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Andrieansjah yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Rencana Strategis DJKI 2025-2029. Salah satu kegiatannya adalah melakukan pengukuran terhadap maturitas (pengembangan) KI di wilayah.

“Instrumen pengukuran pengembangan ini nantinya akan digunakan untuk mengukur bagaimana level maturitas KI di wilayah-wilayah. Hasil pengembangan yang diperoleh ke depan akan menjadi titik awal dalam penentuan anggaran maupun postur anggaran yang akan diturunkan ke wilayah di tahun-tahun  berikutnya,” ujar Andrieansjah

Lebih lanjut Andrieansjah mengatakan bahwa dalam mengukur maturitas tentu saja dibutuhkan sebuah instrumen pengukuran yang dapat merepresentasikan semua lini. Dalam rancangan instrumen pengukuran maturitas yang sedang disusun tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator dan 9 (sembilan) sub indikator.

“Kelima indikator tersebut antara lain  regulasi/ kebijakan/ prosedur/ pedoman/ standar kekayaan intelektual dan penerapannya, riset dan pengembangan, pemanfaatan, efisiensi sistemik dan penegakan hukum,” tambah Andrieansjah.

Di penghujung kegiatan, Andrieansjah menyampaikan apresiasi kepada para peserta dan undangan yang telah mengikuti kegiatan pemutakhiran renstra ini, karena menurutnya kegiatan ini bukan hanya merupakan momen silaturahmi bagi keluarga besar DJKI namun juga menjadi momen menyatukan komitmen serta aspirasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. (CRZ/KAD)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya