DJKI Raih Tiga Penghargaan PRIA 2026

Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meraih tiga penghargaan pada ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2026 yang di gelar di Yogyakarta Jumat, 13 Februari 2026. DJKI mendapatkan Gold Medal kategori Video Profil, Gold Medal kategori Media HKI, serta Bronze Medal kategori Website dgip.go.id. Capaian ini menjadi pengakuan atas kinerja DJKI dalam menyampaikan informasi dan edukasi kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap strategi komunikasi publik DJKI yang dinilai efektif dalam membangun citra institusi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelindungan KI. Melalui berbagai kanal komunikasi, DJKI terus memperkuat diseminasi informasi layanan KI yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan publik.

Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Pelayanan Publik DJKI Muhammad Wahdan, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh jajaran DJKI dalam menghadirkan komunikasi publik yang informatif dan berdampak. 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, khususnya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual dan cara mendaftarkannya secara tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa video profil, media HKI, dan pengembangan website resmi DJKI dirancang untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami. Ketiga media tersebut berperan penting dalam menjangkau masyarakat luas, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga kreator.

Ajang PR Indonesia Awards merupakan kompetisi tahunan yang menilai kinerja hubungan masyarakat dari berbagai institusi pemerintah dan swasta di Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan kreativitas, konsistensi, serta dampak program komunikasi terhadap publik.

DJKI memanfaatkan momentum penghargaan ini untuk terus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi karya dan inovasi. Pelindungan KI dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek, paten, desain industri, hak cipta, dan jenis KI lainnya melalui layanan resmi DJKI, baik secara daring maupun melalui kantor wilayah Kementerian Hukum.

Dengan pelindungan KI yang tepat, para pencipta dan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum atas karyanya, mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain, serta meningkatkan nilai ekonomi produk. DJKI berkomitmen untuk terus memperkuat layanan dan komunikasi publik agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat serta prosedur pelindungan kekayaan intelektual.

 



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

Menteri Hukum Minta Standarisasi Global dalam Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu

Indonesia meminta World Intellectual Property Organization (WIPO), International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), dan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) membantu membangun standarisasi global untuk collecting dan distribusi royalti musik dan lagu yang transparan dan akuntabel.

Jumat, 10 April 2026

Pertemukan LMK se-ASEAN: Menkum Pastikan Inisiatif Global Indonesia Untuk Tata Kelola Royalti Dunia yang Adil dan Transparan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia menginisiasi pertemuan ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty. Forum ini merupakan kegiatan pertama yang mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organization (CMO) se-ASEAN. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan dan adil.

Jumat, 10 April 2026

Indonesia Tutup Rangkaian Bilateral ASEAN dengan Dukungan Proposal Indonesia Menguat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menutup rangkaian pertemuan bilateral Indonesia dengan delegasi kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara ASEAN dalam mendorong inisiatif keadilan royalti musik dan lagu digital pada hari terakhir penyelenggaraan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation 2026.

Kamis, 9 April 2026

Selengkapnya