DJKI Perkuat Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Legalitas dalam IFBC Expo 2025

Tangerang – Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang diselenggarakan pada 14 s.d. 16 Februari 2025 di Hall 1, ICE BSD, Tangerang telah sukses diselenggarakan dengan antusiasme tinggi dari para pelaku usaha dan pengunjung. Dalam kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia turut hadir meramaikan kegiatan tersebut dengan membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI), khususnya merek. 

Selain itu, di sisi yang sama, DJKI juga turut berpartisipasi dalam salah satu agenda pada pameran tersebut, yaitu diskusi mengenai peran legalitas dalam keberhasilan membangun bisnis yang disampaikan oleh Erick Christian Fabrian Siagian selaku Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Pemeriksaan Formalitas. Dalam paparannya dia menekankan pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku usaha agar dapat melindungi bisnis mereka dari potensi sengketa hukum dan persaingan tidak sehat.

“Kekhawatiran akan merek yang bisa diambil alih oleh pihak lain jika tidak didaftarkan dengan benar sangatlah nyata. Oleh karena itu, sertifikat merek menjadi sumber utama bukti kepemilikan yang sah. Tanpa sertifikat tersebut, semua kesepakatan yang bersifat informal tidak akan memiliki kekuatan hukum,” ujar Erick dalam sesi diskusi.

Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya legalitas dalam berbisnis. “Tantangan dalam berbisnis dibutuhkan semua legalitas yang juga mumpuni. Jadi saya rasa apapun langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap usaha yang Bapak Ibu lakukan, pastikan bahwa izin maupun hak yang negara butuhkan untuk mengakui sebuah bisnis diurus sejak awal,” katanya.

Di sisi lain, dalam booth layanan konsultasi DJKI salah satu pengunjung booth, Lily, menyampaikan apresiasinya terhadap layanan ini. “Saya berharap dengan adanya konsultasi seperti ini, masyarakat semakin sadar untuk segera mengurus dan mendaftarkan merek dagang mereka agar tidak menghadapi masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

IFBC Expo 2025 di ICE BSD telah berakhir, tetapi rangkaian pameran masih akan berlanjut ke beberapa kota besar lainnya, di antaranya Yogyakarta, Balikpapan, Bandung, Surabaya, dan kembali ke Tangerang. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pelaku usaha untuk memahami lebih dalam mengenai pentingnya aspek legal dalam bisnis mereka.

DJKI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan layanan terbaik dalam melindungi KI para pelaku usaha di Indonesia. Dengan pelindungan hukum yang kuat, diharapkan semakin banyak bisnis yang berkembang dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. (dss/sas)



TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Hotel Bigland, Sentul. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran PPNS dalam menjaga perlindungan KI di tengah meningkatnya pelanggaran, terutama di ruang digital.

Rabu, 10 Desember 2025

Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya