DJKI Lakukan Pertemuan Bersama Dengan HSI, USPTO, dan Kedutaan Amerika Serikat
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tepatnya Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo, melakukan pertemuan bersama dengan Perwakilan Kedutaan Amerika, The United States Patent and Trademark Office (USPTO), dan Homeland Security Investigations (HSI) dalam rangka kegiatan Roundtable on Content Streaming and Anti Piracy Enforcement, Selasa, 5 Maret 2024, di Bistecca, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat menaruh apresiasi kepada DJKI dan Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI) yang selalu menjalin komunikasi dengan baik serta membahas mengenai isu-isu yang masih menjadi perhatian bagi para pelaku industri di Amerika Serikat. Selain itu, juga membahas mengenai Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilakukan oleh DJKI dan HSI yang targetnya akan dilakukan penandatanganan di pertengahan tahun 2024.
TAGS
#Penegakan HukumLIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
