Jakarta - sebagai upaya untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 bersama Ombudsman RI pada Jumat, 6 Oktober 2023 di Aula Oemar Seno Aji lt. 18 Gedung Eks Sentra Mulia.
Kegiatan ini akan menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (MIG) yaitu dengan melakukan observasi unit layanan dan wawancara. Adapun dari unit layanan Tim Penilaian dari Ombudsman akan menilai beberapa produk layanan administrasi, sekitar 4 sampai 5 sampel terkait layanan administrasi.
Selanjutnya, untuk wawancara akan dilakukan pada hari Senin, 9 Oktober 2023 dengan mewawancarai 4 responden dari Direktorat MIG.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Kamis, 15 Januari 2026
Pendaftaran Desain Industri menjadi langkah utama untuk melindungi tampilan visual produk dari peniruan dan penggunaan tanpa izin. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha dan kreator, untuk mendaftarkan Desain Industri agar memperoleh kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya.
Jumat, 16 Januari 2026
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka atas dua permohonan banding yang diajukan oleh Novartis AG dan Qualcomm Incorporated pada Kamis, 15 Januari 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.
Kamis, 15 Januari 2026