DJKI Gencarkan Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, membuka kegiatan Sosialisasi Saber Pungli dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019).

"Sosialisasi ini sangat penting dalam penguatan komitmen DJKI sebagai Pelayan Publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung good governance," ujarnya.

Freddy juga menyampaikan bahwa mustahil pemerintahan akan berjalan baik jika tidak ada penguatan integritas para aparatur negara yang bersih serta bebas dari KKN.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota dari Satgas SABER-PUNGLI yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih-Pungutan Liar, berharap kegiatan ini dapat menginspirasi semua pihak untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan Pemerintahan yang Melayani dan Mengayomi Publik.

"Semoga ini juga dapat membantu terwujudnya Clean and Good Government serta sebagai visi besar DJKI mencapai The Best IP Office in The World dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, hadir pula Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto sebagai narasumber. Djoko menekankan bahwa celah KKN akan selalu ada, namun hati nuranilah yang membedakan seorang penjahat dan orang baik.

"Bahkan sistem komputerisasi atau teknologi juga tidak bisa menjamin hilangnya korupsi. Itu semua tergantung pada hati nurani masing-masing orang," ungkapnya.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Menteri Hukum Minta DJKI Tindaklanjuti Aduan Pemilik Merek Bandeng Juwana Elrina

Semarang - Kementerian Hukum melalui program PASTI Ada Solusi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penjelasan langsung terkait persoalan pelayanan hukum, termasuk kekayaan intelektual (KI). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padma Semarang pada Jumat (23/10) ini dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Jumat, 23 Oktober 2026

DJKI Tindak Lanjuti Putusan MA atas Sengketa Merek Kutus-Kutus

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus. Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tersebut mempertahankan putusan pembatalan tiga pendaftaran merek atas nama Fazlie Hasniel Sugiharto yang menjadi objek sengketa.

Jumat, 23 Oktober 2026

DJKI Gelar Workshop Pusat Data Lagu dan/atau Musik di Jakarta, Sinkronisasi dengan LMKN dan LMK

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Workshop Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) Indonesia sebagai langkah memperkuat pembangunan basis data hak cipta dan hak terkait dalam mendukung tata kelola royalti musik. Kegiatan ini diselenggarakan pada 22-24 Oktober 2026 di Hoten Gran Melia, Jakarta Selatan, melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yakni WAMI, SELMI, KCI, CNS, PAPPRI, Prisindo, Prokarindo Utama, dan ARDI.

Kamis, 22 Oktober 2026

Selengkapnya