DJKI Gelar Rapat Penilaian dan Evaluasi Internal WBK/WBBM 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Inteleketual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat penilaian internal dan evaluasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (15/6) di Aula Oemar Seno Adji, Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten
Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.
Kamis, 22 Oktober 2026
DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036
Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.
Rabu, 21 Oktober 2026
Dari Inovasi Menuju Pemanfaatan, Innovation Pitching Day Berlanjut di Hari Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali mempertemukan inventor dengan dunia industri dalam hari kedua Innovation Pitching Day sebagai bagian dari Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 pada 8 Oktober 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para inventor untuk memperkenalkan hasil penelitian dan invensinya kepada industri sekaligus membuka peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
Kamis, 8 Oktober 2026
