Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar pertemuan Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI) di Kantor DJKI, Kuningan pada Selasa, 22 April 2025. Pertemuan ini membahas hasil reviu 2024 Special 301 Report dan 2024 Review Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy yang dipublikasikan oleh United States Trade Representative (USTR) terkait pelanggaran kekayaan intelektual bidang Hak Cipta dan Merek.
"Rapat ini membahas hasil reviu dan pertanyaan dari USTR terkait barang palsu dan status Priority Watch List (PWL). Untuk itu, kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan tindak lanjut dan membahas aturan yang sudah ada terkait reviu tersebut," jelas Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian.
Sebagai informasi, PWL adalah daftar yang dikeluarkan oleh USTR untuk sejumlah negara terkait efektivitas pelindungan dan penegakan hukum (KI) terhadap mitra dagang Amerika Serikat di dunia.
Arie menjelaskan bahwa saat ini DJKI telah menginventarisasi sejumlah isu yang disorot oleh USTR. seperti penjualan barang palsu di toko online maupun di toko fisik. Selain itu, pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek di Indonesia. Karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan sumber utama penjualan barang palsu dengan penegakkan hukum yang belum berjalan optimal di Indonesia.
“Tindak lanjut usulan rapat ini akan dibawa ke pembahasan tingkat Menteri dan Kementerian Koordinator untuk penentuan tugas dari masing masing Kementerian terkait laporan USTR ini serta digagas pembentukan sekretariat bersama dan sistem informasi penegakan hukum satu pintu untuk pengumpulan hasil kinerja dari seluruh anggota Satgas Ops”, tutup Arie.
Beberapa capaian DJKI dalam bidang penegakkan hukum bidang KI adalah dengan gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha sebagai langkah untuk menghindari terjadinya pelanggaran KI serta memberikan sertifikasi anti barang palsu kepada tenant yang menjual produk sendiri dan asli di Mall ITC Mangga Dua.
DJKI sebagai leading sector dalam penegakan hukum KI di Indonesia berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem pelindungan KI yang lebih solid dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan, yaitu perwakilan dari Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi Pemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia; perwakilan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (DMS/SYL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
Kamis, 8 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Selasa, 6 Mei 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Senin, 5 Mei 2025