DJKI Gelar FGD Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis KI

Jakarta -  Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelatihan bagi jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual (KI), maka perlu dilakukan penyusunan kurikulum pelatihan yang berkualitas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis KI pada 6 s.d. 9 Agustus 2024 di Hotel Hilton Garden Inn Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat dari dua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB), antara lain Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (JF) dan Permenpan RB No. 24 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Bidang KI.

“Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa instansi pembina mempunyai tugas untuk menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional. Sebagai instansi pembina dari JF Analis KI, DJKI dapat menjadikan momentum ini untuk saling bekerja sama dalam menyusun kurikulum jenjang pertama dan muda yang berguna untuk peningkatan kompetensi para JF Analis KI,” ujar Anggoro. 

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan bahwa penyusunan kurikulum yang up to date merupakan modal kuat bagi para pemangku JF Analis KI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif. 

“Harapannya melalui kegiatan ini dapat menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan output yang diharapkan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi,” tambah Anggoro. 

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jusman menyampaikan bahwa kurikulum merupakan suatu hal yang tidak dapat lepas dari pengembangan kompetensi/pelatihan/pendidikan karena akan menjadi pegangan bagi para pengajar pelatihan.

“JF Analis KI merupakan jabatan fungsional baru, sehingga memang perlu disusun sebuah kurikulum untuk dijadikan pegangan para pengajar terkait tata cara penyampaian materi atau pelatihan yang tepat. Kami dari BPSDM sangat siap membantu DJKI dalam apapun jenis pelatihan yang dibutuhkan,” pungkas Jusman.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut mengundang narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyampaikan materi terkait penyusunan kurikulum oleh M. Iqbal Fadillah selaku Widyaiswara Ahli Madya. Nantinya materi tersebut dijadikan referensi atau pegangan dalam melakukan penyusunan kurikulum, finalisasi, dan evaluasi reviu penyusunan kurikulum pelatihan fungsional analis KI yang dilakukan selama 4 hari ini. (Arm/Sas)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya