Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum akan menyelenggarakan bazar serta layanan konsultasi kekayaan intelektual terbuka untuk masyarakat. Kegiatan ini akan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025 mulai pukul 08.00 WIB di Perpustakaan DJKI, Jalan Daan Mogot, Tangerang.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Melalui penyediaan konsultasi gratis, DJKI membuka akses luas bagi masyarakat untuk mengenal, mendaftarkan, dan melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek, paten, dan desain industri.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, mengajak masyarakat untuk hadir dan memanfaatkan layanan yang disediakan. “Kekayaan intelektual adalah fondasi dari ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui peringatan ini, kami ingin menegaskan bahwa ide, inovasi, dan kreativitas layak untuk dilindungi. Kami mengundang masyarakat untuk hadir dan berdiskusi langsung dengan para ahli guna mengetahui potensi pelindungan KI atas karya yang mereka miliki,” ujar Razilu.
Hari Kekayaan Intelektual Sedunia mulai diperingati sejak tahun 2001 oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai bentuk pengakuan terhadap peran penting kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan kreativitas global. Tema peringatan ini setiap tahunnya menjadi pijakan untuk menginspirasi masyarakat dalam memaksimalkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual. Tahun ini, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia mengusung tema “Feel The Beat of IP” yang menggaungkan pentingnya pencatatan hak cipta.
DJKI mengundang pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, akademisi, dan pelaku industri kreatif untuk berpartisipasi dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai agenda kegiatan, kunjungi Instagram @djki_kemenkum.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi dalam proses pemberian paten melalui mekanisme publikasi A. Publikasi tersebut wajib dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Senin, 19 Mei 2025
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.
Kamis, 15 Mei 2025