DJKI Dorong UMKM Kaltara, KI Penggerak Ekonomi Nasional
Kalimantan Utara - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Seminar dan Pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tema “Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif UMKM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Januari 2026 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon menyampaikan gambaran umum mengenai sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia serta urgensi pelindungan KI bagi UMKM. Ia menekankan bahwa saat ini sumber kekayaan terbesar dunia tidak lagi bertumpu pada sektor sumber daya alam, melainkan pada pemanfaatan kekayaan intelektual.
“Tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi contoh nyata bagaimana KI mampu menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yasmon juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, antara lain mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan KI, pembentukan sentra KI di perguruan tinggi negeri dan swasta serta BRIDA, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui pencatatan pada basis data nasional KIK.
“Kami juga mendorong pendaftaran merek kolektif pada Koperasi Merah Putih, pemberian dukungan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Krayan dan Garam Krayan, pemetaan potensi indikasi geografis, pencatatan hak cipta karya tulis ilmiah mahasiswa, serta pemanfaatan skema pembiayaan berbasis KI,” terang Yasmon.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan oleh Bertius, disampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 78 UMKM dan merupakan salah satu bentuk implementasi Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, fasilitasi dan pendampingan KI perlu terus dilakukan guna menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap kesadaran dan pemahaman UMKM Kalimantan Utara terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga mampu mendorong daya saing dan nilai tambah produk lokal di tingkat nasional maupun global.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 78 pelaku UMKM Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. Hadir mewakili DJKI, Drs. Yasmon, M.L.S. selaku Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI; Aulia Andriani Giartono selaku Kepala Subdirektorat Pemberdayaan KI; serta para narasumber dari direktorat teknis DJKI. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diwakili oleh Bertius, S.Hut., Kepala Bappeda Kalimantan Utara, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara.
LIPUTAN TERKAIT
Pemerintah Pastikan Royalti Musik Tidak Bebani Publik dan Hambat Kreativitas
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan royalti musik di ruang publik dan kampus tidak akan membebani akademisi, masyarakat maupun pelaku usaha, serta tidak memengaruhi harga produk dan jasa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam kegiatan What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out bertema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang digelar di Balairung Universitas Indonesia.
Senin, 9 Februari 2026
Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.
Jumat, 6 Februari 2026
DJKI Serahkan Pencatatan Hak Cipta Maskot Sekolah Rakyat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan surat pencatatan hak cipta Maskot Sekolah Rakyat dan Supergrafis Sekolah Rakyat kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden dalam penguatan akses pendidikan bagi masyarakat rentan.
Jumat, 6 Februari 2026
