DJKI dan WSO Perkuat Kerja Sama dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia (BoD) DJKI menerima kunjungan kehormatan dari Ms. Thitapha Wattanapruttipaisan, Director of WIPO Singapore Office (WSO) pada tanggal 12 Februari 2025. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tindak lanjut kerja sama terkait pengembangan pemanfaatan KI di Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan apresiasi atas peran serta WSO dalam berbagai program yang mendukung UMKM di Indonesia. 

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan WSO dalam program-program seperti Intellectual Property Management Clinic (IPMC) yang telah membantu para pelaku UKM memahami dan memanfaatkan KI untuk mengembangkan strategi bisnis mereka,” ujar Razilu.

Sepanjang tahun 2024, program IPMC telah sukses diadakan di dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung, dengan melibatkan total 477 peserta dari sektor UMKM

“Keberhasilan program ini menjadi landasan guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha di wilayah lain di Indonesia,” tambahnya

Pada tahun 2025, DJKI meluncurkan empat Program Unggulan, yaitu Jelajah Kekayaan Intelektual, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, serta Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak.

“Selain itu, empat Program Prioritas juga telah ditetapkan, yakni Pengembangan Kompetensi SDM DJKI, Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI, Penegakan Hukum KI, dan Transformasi Digital dalam layanan KI,” pungkasnya

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan komitmen WSO dalam mendukung inisiatif DJKI serta berkomitmen untuk terus mendukung ASEAN dalam mengembangkan ekosistem Kekayaan Intelektual yang inklusif dan berkelanjutan.

“Selain itu, WSO juga ingin memperkuat kerja sama dan sinergi dalam perlindungan dan promosi kekayaan intelektual di Indonesia, melalui beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain memaksimalkan nilai aset tak berwujud dalam Pengungkapan, Penilaian dan Pembiayaan dengan referensi khusus pada KI, pemanfaatan nilai KI dalam pariwisata di bawah ekonomi digital, dan promosi layanan pendaftaran KI ASEAN,” ungkap Thitapha.

Ia juga mengapresiasi upaya DJKI dalam mengembangkan berbagai program unggulan yang berkontribusi pada penguatan sistem KI nasional. 

Kedua pihak juga berkomitmen untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya pelindungan KI sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di Indonesia yang lebih kuat dan inklusif.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Sri Lastami, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Yasmon, serta Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati.

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!

Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.

Kamis, 5 Februari 2026

DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.

Rabu, 4 Februari 2026

Selengkapnya